SERANG | Baralaknusantara.com — Aroma busuk kepentingan mulai tercium di balik proyek perluasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Kabupaten Serang. Di atas nama “pembangunan”, rakyat kecil kembali dijadikan tumbal, sementara pemerintah daerah tampak menari di atas kendali korporasi.
Gelombang perlawanan kini menguat. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang memukul gong penolakan keras terhadap rencana pembebasan lahan seluas 6.700 hektare yang bakal menggusur tiga kecamatan di wilayah Serang.
Tak tanggung-tanggung, Ade Mulyawan, Bendahara Umum HMI Cabang Serang, menuding langkah Pemkab Serang sebagai “pengkhianatan terhadap rakyat”.
Baca Juga: Lebak Hegar” Jadi Solusi Nyata, Bukan Sekadar Slogan — Abah Elang & Aktivis Baralak Bahas Jalan Baru Kelola Sampah
“Lucu tapi tragis! PSN-nya sudah dicabut, tapi Pemkab Serang justru masih antusias membebaskan lahan ribuan hektare. Kalau bukan lagi proyek strategis nasional, untuk siapa pembebasan ini dijalankan? Rakyat atau korporasi?” sembur Ade dengan nada getir.
Di balik kata manis “investasi dan pembangunan,” terselip fakta pahit: rakyat diusir dari tanah kelahirannya, sawah produktif diancam lenyap, dan ruang hidup masyarakat pesisir Serang dipertaruhkan demi kerakusan segelintir elite ekonomi.
Menurut HMI, keputusan Pemkab Serang bukan hanya keliru, tapi sebuah tamparan keras terhadap prinsip keadilan sosial dan moral pemerintahan.
Baca Juga: Diskusi BEM Nusantara Banten Soroti Konflik dan Regulasi Pertambangan Rakyat di Lebak Selatan
“Jangan bodohi publik dengan dalih pembangunan. Ini bukan pembangunan, ini penggusuran yang dilegalkan. Pemerintah jadi kaki tangan oligarki!” tegas Ade.
Janji Manis DPRD dan Pemkab yang Berujung Pengkhianatan
Lebih menyakitkan, Pemkab dan DPRD Serang pernah bersumpah menolak proyek PIK 2 jika statusnya bukan lagi PSN. Namun, kini keduanya justru berbalik arah, memberi restu penuh pada proyek yang tak lagi memiliki dasar hukum strategis nasional.
Baca Juga: Tambang Emas Ilegal di Cilograng Diduga Setor “Upeti” ke Oknum Aparat, Aktivis Baralak Desak Polda Banten Bertindak Tegas
“Bupati dan DPRD sempat berjanji di depan publik. Tapi semua itu cuma omong kosong. Janji tinggal janji—rakyat lagi-lagi jadi korban kebohongan,” sindir HMI dengan nada murka.
Tak ingin hanya bicara di ruang diskusi, HMI Cabang Serang memastikan akan turun ke jalan bersama masyarakat, menggelar aksi besar-besaran untuk melawan kolonialisme gaya baru yang menjarah ruang hidup rakyat.
“Kami bukan anti pembangunan. Tapi kami menolak pembangunan yang menindas, yang mengusir manusia dari tanahnya sendiri, dan yang hanya memuaskan nafsu korporasi rakus tanah!” tegas Ade Mulyawan, menutup pernyataannya.
Baca Juga: Aktivis Sosial Desak Investigasi Kasus Pemukulan Siswa SMAN 1 Cimarga, Dinas Pendidikan Diminta Bertindak Tegas
Baralak Nusantara mencatat:
Gelombang penolakan terhadap PIK 2 ini bukan sekadar protes mahasiswa. Ini adalah teriakan rakyat Serang yang mulai muak melihat pemerintah tunduk pada kekuasaan uang.
Sementara di atas meja-meja rapat, kesepakatan terus digodok—di bawahnya, rakyat menunggu nasib, menatap sawah yang perlahan berubah jadi beton, dan langit yang sebentar lagi tak lagi biru.
Penulis: Yogi Prabowo | Editor: M. Rizky
