SERANG, – Asep Pahrudin resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi untuk periode 2026–2030. Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat konsolidasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah…
Banten
Police Line Dihancurkan, Tambang Ilegal Jalan Terus: Negara Kalah di Gunung Pinang!
Baralaknusantara.com,- Kemelut tambang ilegal di kawasan Gunung Pinang kian memanas dan memunculkan tanda tanya besar atas ketegasan penegakan hukum. Meski sebelumnya telah ditindak dan disegel oleh aparat, fakta di lapangan…
Segel Dilanggar, Tambang Ilegal Gunung Pinang Hidup Lagi: Siapa Kebal Hukum
BANTEN, baralaknusantara.com,- Aktivitas tambang ilegal di kawasan Gunung Pinang bukan sekadar pelanggaran hukum biasa—ini adalah potret nyata lemahnya penegakan hukum yang berpotensi merusak wibawa negara. Setelah operasi besar yang dilakukan…
Pemantauan Alih Fungsi Lahan Sawah, Kantah Cilegon Perkuat Kepastian Hukum Pertanahan
CILEGON – Kantor Pertanahan (Kantah) Kota terus memperkuat pengawasan terhadap alih fungsi lahan sawah guna menjamin kepastian hukum pertanahan sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pemantauan…
IUP Galian C 10 Tahun Disorot, Dinilai Cacat Hukum dan Berpotensi Pidana
LEBAK — Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Galian C dengan masa berlaku 10 tahun oleh kepala dinas provinsi menuai sorotan tajam. Pengamat sosial menilai kebijakan tersebut mengandung dua pelanggaran serius…
Ditreskrimsus Polda Banten Ungkap 7 Kasus Tambang Ilegal, Termasuk di Kawasan TNGHS Lebak
Lebak – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten terus menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktik pertambangan ilegal di wilayah hukumnya. Sepanjang Januari hingga April 2026, tercatat sebanyak 7 laporan polisi…
Bupati Lebak Disorot Tajam, Koalisi Aktivis Banten Maju: PDIP Jangan Lindungi Arogansi Kekuasaan
Lebak, baralaknusantara.com — Gelombang kritik terhadap kian membesar. Koalisi Aktivis Banten Maju melontarkan kecaman lebih keras, menyebut tindakan Bupati Lebak terhadap Wakil Bupati bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan bentuk nyata…
DPW BPI KPNPA RI Banten Akan Laporkan Pengadaan 196 Unit Interactive Flat Panel ke APH
BANTEN | Baralaknusantara.com — Dewan Pimpinan Wilayah Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Provinsi Banten menyoroti dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Pengadaan…
Baralak Nusantara Soroti Dugaan Penurunan Mutu Proyek Jalan Maja–Citeras Senilai Rp5,8 Miliar
BANTEN | Baralaknusantara.com — Proyek Rekonstruksi Ruas Jalan Maja–Citeras yang dibiayai APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 senilai Rp5.889.192.000 diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis. Dugaan tersebut mencuat setelah muncul keretakan…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.

