Lebak, baralaknusantara.com — Gelombang kritik terhadap kian membesar. Koalisi Aktivis Banten Maju melontarkan kecaman lebih keras, menyebut tindakan Bupati Lebak terhadap Wakil Bupati bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan bentuk nyata arogansi kekuasaan yang tidak bisa ditoleransi dalam sistem pemerintahan demokratis.
Koordinator Koalisi, Ari Cahyadi , secara tegas menyatakan bahwa sikap mempermalukan Wakil Bupati di ruang publik adalah tindakan yang mencederai marwah jabatan dan menunjukkan rendahnya kualitas kepemimpinan.
BACA: Kebijakan Bupati Lebak Tuai Kecaman, Baralak Nusantara Ancam Gelar Aksi Akbar
“Ini bukan lagi soal etika semata. Ini adalah bentuk kesewenang-wenangan. Seorang kepala daerah yang tidak mampu menjaga kehormatan institusi, sejatinya sedang meruntuhkan wibawa pemerintahannya sendiri di depan rakyat,” tegas Arie, Rabu (1/4/26).
Koalisi menilai, tindakan tersebut telah melewati batas kewajaran dan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan di daerah. Lebih jauh, mereka menyebut perilaku tersebut mencerminkan krisis integritas dan kedewasaan dalam memimpin.
“Jika seorang bupati menjadikan wakilnya sebagai objek olok-olok di depan publik, maka yang dipermalukan bukan hanya individu, tapi seluruh rakyat Lebak. Ini bentuk degradasi kepemimpinan yang memalukan,” lanjutnya.
Tak hanya berhenti pada kritik, Koalisi Aktivis Banten Maju secara terbuka menantang untuk tidak bersikap pasif. Mereka menegaskan, partai politik tidak boleh menjadi tameng bagi perilaku pejabat yang dinilai menyimpang dari etika publik.
BACA: Tender Proyek Jadi Ajang Komoditas di Lingkungan Dindik Banten, Aktivis Baralak: Simbol Pengkhianatan bagi Rakyat
“PDIP harus memilih: berdiri di pihak etika dan rakyat, atau membiarkan kadernya mempertontonkan arogansi kekuasaan. Diam adalah bentuk pembiaran,” ujar Arie.
Koalisi bahkan mendesak agar langkah tegas segera diambil, mulai dari pemanggilan resmi hingga sanksi berat di internal partai, termasuk evaluasi serius terhadap kelayakan yang bersangkutan untuk tetap memegang jabatan publik.
“Kalau tidak ada tindakan, publik akan menilai bahwa partai ikut bertanggung jawab atas rusaknya etika kepemimpinan ini. Jangan uji kesabaran rakyat,” tambahnya.
Koalisi juga memperingatkan bahwa sikap pejabat publik yang abai terhadap etika dapat menjadi pintu masuk bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan yang lebih luas. Mereka menilai, pembiaran terhadap kasus ini hanya akan memperkuat budaya impunitas di lingkungan pemerintahan daerah.
BACA: Puluhan Aktivis Banten Audiensi dengan Kesbangpol, Dorong Sinergi Bangun Banten Anti Korupsi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Lebak maupun dari internal PDIP. Sikap bungkam ini justru dinilai semakin mempertebal kecurigaan publik.
Koalisi Aktivis Banten Maju memastikan tidak akan berhenti pada pernyataan sikap. Mereka menyatakan siap menggalang tekanan publik yang lebih luas, termasuk aksi terbuka, guna memastikan adanya pertanggungjawaban moral dan politik.
“Jabatan publik bukan panggung kesombongan. Jika tidak mampu menjaga etika, lebih baik mundur sebelum kepercayaan rakyat benar-benar runtuh,” tutup Arie. (Red)
Editor: Yudistira
