Lebak – Alih-alih menjadi momentum mempererat silaturahmi, acara halal bihalal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak justru berubah menjadi panggung kontroversi. Bupati Lebak, , menjadi sorotan tajam usai melontarkan ucapan yang menyebut Wakil Bupati Lebak, , sebagai “mantan narapidana”.
Ucapan tersebut sontak memicu gelombang kritik dan kecaman dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu yang paling keras datang dari Ketua DPC Lebak Ormas Badak Banten, Emus Nanang. Rabu (1/4)
Dengan nada tegas dan tanpa kompromi, Emus menyebut pernyataan Bupati Lebak itu sebagai bentuk kegagalan menjaga etika publik.
“Itu ucapan yang sangat tidak pantas keluar dari mulut seorang bupati. Kalau seorang pemimpin saja tidak bisa menjaga lisannya di forum resmi, lalu bagaimana mau menjaga marwah daerah? Ini memalukan!” tegas Emus
Ia bahkan menilai ucapan tersebut bukan sekadar kekeliruan, melainkan cerminan buruknya kualitas komunikasi dan kepemimpinan.
“Jangan jadikan jabatan sebagai panggung untuk menjatuhkan orang lain. Halal bihalal itu forum saling memaafkan, bukan ajang membuka aib atau menyindir dengan cara yang tidak bermartabat. Ini sudah kelewatan!” lanjutnya dengan nada geram.
Menurut Emud, pernyataan tersebut berpotensi merusak soliditas internal pemerintahan dan menciptakan citra negatif di mata publik. Ia menegaskan, seorang kepala daerah seharusnya menjadi contoh dalam menjaga tutur kata, bukan justru memperkeruh suasana.
“Kalau tidak mampu menjaga ucapan, lebih baik banyak belajar soal etika kepemimpinan. Rakyat butuh pemimpin yang meneduhkan, bukan yang justru memperkeruh keadaan,” sindirnya tajam.
Kritik ini menambah panjang daftar kecaman terhadap pernyataan kontroversial tersebut. Publik kini menunggu sikap resmi dari , apakah akan memberikan klarifikasi atau permintaan maaf terbuka.
Di tengah sorotan yang kian menguat, satu hal menjadi jelas: ucapan seorang pemimpin bukan sekadar kata-kata, tetapi cerminan kualitas diri dan arah kepemimpinan. (Red)
Editor: Yudistira
