Banten, Baralaknusantara.com – Ironi menyesakkan dada kembali mencuat di Provinsi Banten. Saat data resmi mencatat angka kemiskinan pada Maret 2025 masih berada di level 5,63% atau sekitar 772,78 ribu jiwa, para wakil rakyat di DPRD Banten justru bergelimang fasilitas mewah dan anggaran jumbo yang bersumber dari APBD.
Koordinator Lembaga Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Provinsi Banten, Yogi Prabowo, menegaskan bahwa akumulasi gaji dan tunjangan anggota DPRD Banten hampir menyentuh Rp100 juta per orang setiap bulan.
“Jumlah itu sungguh tidak masuk akal, bahkan sangat berlebihan bila dibandingkan dengan kondisi rakyat Banten yang masih berkubang dalam kemiskinan,” tegas Yogi dalam keterangannya, Kamis (18/09).
Yogi yang juga ikut turun dalam aksi akbar mahasiswa di DPR RI itu menilai para wakil rakyat Banten telah kehilangan nurani.
“Mereka duduk di kursi empuk ber-AC, padahal hakikatnya pekerja rakyat. Saya minta mereka segera beristigfar dan introspeksi diri, sebab semua fasilitas itu berasal dari keringat rakyat Banten,” kecamnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, seorang anggota DPRD Banten rata-rata mengantongi Rp1,3 miliar per tahun atau setara Rp108,39 juta per bulan, belum termasuk biaya perjalanan dinas. Bahkan, Ketua dan Wakil Ketua DPRD mendapat tambahan fasilitas kendaraan dinas senilai Rp43 juta per bulan.
“Ini jelas bentuk pembangkangan terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditegaskan Presiden Prabowo. Inpres itu memerintahkan agar anggaran negara dimanfaatkan maksimal untuk rakyat, bukan untuk memperkaya pejabat,” tandas Yogi.
Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo menekankan efisiensi belanja APBN dan APBD sebesar Rp306,69 triliun, di antaranya:
- Pengurangan belanja seremonial,
- Pemangkasan belanja perjalanan dinas hingga 50%,
- Pembatasan honorarium, dengan fokus pada kinerja.
“Semua poin itu jelas-jelas diabaikan oleh DPRD Banten,” tegas Yogi.
Ancaman Aksi Besar
Lebih jauh, Yogi menyebut pihaknya segera mengajukan audiensi dengan Pemprov Banten terkait alokasi anggaran jumbo ini. Namun bila tak ada respon serius, ia memastikan opsi aksi unjuk rasa besar-besaran tidak bisa dihindari.
“Langkah ini bukan hanya mencederai rasa keadilan, tapi juga menyengsarakan masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Suara kami adalah suara rakyat Banten yang selama ini dimarginalkan oleh sistem timpang penuh keistimewaan elit,” ujarnya lantang.
Hingga berita ini diturunkan, Sekwan DPRD Banten, Subhan, memilih bungkam. Ia enggan menanggapi kritik publik, seolah diam menjadi jalan aman di tengah derasnya sorotan terhadap aliran anggaran ratusan miliar ke kantong anggota DPRD.
