JAKARTA | Baralaknusantara.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jenderal-jenderal terbaik dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sebagaimana yang kerap dituduhkan oleh pihak Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri peresmian 1.072 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan serta peletakan batu pertama 107 SPPG Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).
Dalam sambutannya, Presiden menyoroti tudingan terhadap sejumlah jenderal TNI yang dinilai berprestasi namun justru mendapat cap sebagai pelanggar HAM hingga disebut penjahat perang oleh pihak luar negeri.
“Jenderal-jenderal kita yang paling hebat, paling jago, dimaki-maki, dituduh penjahat perang, dituduh melanggar HAM,” tegas Presiden.
“Rasanya TNI tidak pernah mengebom rumah sakit selama sejarah TNI. Tidak pernah bom panti asuhan, tidak pernah bom sekolah, tidak pernah bom gereja atau masjid,” ujarnya.
BACAJUGA: Transparansi dan Kepastian Hukum Harus Jadi Prioritas
Presiden menilai tudingan terhadap TNI harus dilihat secara objektif dan proporsional, serta tidak boleh didasarkan pada asumsi sepihak.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengkritik sikap sejumlah negara Barat yang selama ini gencar mengajarkan nilai-nilai HAM, namun dalam praktiknya justru terlibat dalam berbagai konflik yang menimbulkan korban sipil.
Meski demikian, Presiden memilih untuk tidak memperpanjang polemik tersebut.
“Saya tidak mau banyak komentar lagi. Anda tahu maksud saya,” katanya, yang disambut tawa hadirin, termasuk para pejabat negara.
Polri dan TNI Kerap Jadi Sasaran Kritik
Presiden menilai sorotan tajam terhadap institusi keamanan seperti Polri dan TNI merupakan risiko jabatan yang harus dihadapi dengan ketabahan. Ia menyebut, polisi saat ini kerap menjadi sasaran kritik publik, sebagaimana TNI pada masa lalu.
“Saya tahu saudara-saudara, polisi banyak jadi sasaran. Itu risiko. TNI juga dulu jadi sasaran,” ujar Presiden.
BACA JUGA: Wabup Lebak Tegaskan Dana Desa Tak Boleh Main-Main: Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Harga Mati
Ia mengingatkan bahwa kritik tidak boleh melemahkan semangat pengabdian aparat terhadap bangsa dan negara.
“Polisi ya tabahlah, kau juga jadi sasaran bulan-bulanan. Tidak apa-apa. Itu risiko, yang penting niat baik dan pengorbanan untuk bangsa dan negara,” tegasnya.
Oknum Salah Harus Ditindak, Institusi Jangan Dikorbankan
Presiden menegaskan, apabila terdapat oknum aparat yang melakukan pelanggaran, maka individu tersebut yang harus ditindak, bukan institusinya.
Ia mengibaratkan hal tersebut seperti seorang murid yang berbuat nakal di sekolah.
“Muridnya yang salah, bukan kepala sekolahnya yang dicopot. Bukan sekolahnya yang ditutup,” kata Presiden.
Pernyataan ini menegaskan posisi pemerintah dalam menjaga integritas institusi negara sekaligus menekankan pentingnya penegakan disiplin internal terhadap oknum yang terbukti melanggar aturan.
Editor | Baralaknusantara
