JAKARTA | Baralaknusantara.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan adanya ketertarikan pihak swasta untuk mengelola dan memanfaatkan lumpur sisa banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Inisiatif tersebut dinilai sejalan dengan agenda pemerintah dalam mempercepat normalisasi sungai dan pemulihan pascabencana.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1/2026).
Menurut Presiden, laporan Gubernur Aceh menyebutkan bahwa pihak swasta tidak hanya tertarik memanfaatkan lumpur yang mengendap di sungai, tetapi juga lumpur yang menutup area persawahan dan lahan terdampak lainnya.
Baca Juga: Presiden Prabowo Resmi Teken KUHAP Baru, Berlaku Serentak dengan KUHP Mulai Januari 2026
“Gubernur melaporkan ke saya, ada pihak swasta yang tertarik. Lumpur itu bisa dimanfaatkan di berbagai tempat, bukan hanya di sungai, tetapi juga di sawah dan sebagainya. Silakan, ini saya kira bagus sekali kalau ada swasta yang membeli dan mengelola lumpur tersebut,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menegaskan, minat swasta tersebut perlu segera dikaji secara teknis dan administratif agar dapat dieksekusi tanpa menunda proses pembersihan. Ia menilai, keterlibatan sektor swasta akan mempercepat penanganan pendangkalan muara dan alur sungai, yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama banjir berulang.
“Pendangkalan kuala-kuala, pembersihan muara sungai, membuka kembali akses sungai itu sangat penting. Dengan begitu, sungai bisa kembali bermanfaat dan kita lebih siap menghadapi kemungkinan cuaca ekstrem ke depan,” tegasnya.
Baca Juga: Koramil 0315/Bayah Gandeng PT Cemindo Gemilang Gelar Khitanan Massal
Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin turut menyampaikan usulan dari jajaran Kementerian Pertahanan dan TNI agar pembersihan lumpur di sungai-sungai besar Aceh segera dilakukan secara masif dan terintegrasi.
Menurut Sjafrie, pendalaman alur sungai harus dilakukan bersamaan dengan pengerahan kapal-kapal pengangkut alat berat. Dengan cara tersebut, proses pembersihan dapat berjalan lebih efektif, termasuk mengangkut material kayu dan sedimen yang menyumbat aliran sungai.
“Kita lakukan dua hal sekaligus, pendalaman sungai dan pengangkutan alat berat. Kapal bisa masuk langsung untuk membersihkan lumpur dan kayu-kayu. Ini harus kita upayakan secara besar-besaran, tidak hanya di Aceh Tamiang, tetapi juga di Bireuen dan wilayah lain yang memungkinkan,” kata Sjafrie.
Baca Juga: PT PAM Benahi Jalan Kampung Tutul, Warga Desa Diteras Sambut Antusias
Pembersihan sungai secara menyeluruh ini diharapkan membuka kembali jalur distribusi air dan logistik, sekaligus memungkinkan kapal pembawa bantuan dan alat berat menjangkau langsung lokasi-lokasi penanganan bencana. Langkah tersebut dinilai lebih efisien dibandingkan skema sebelumnya yang mengharuskan pemindahan alat melalui jalur darat.
Editor | Baralaknusantara.com
