Opini, (BN) – Uji Kompetensi untuk mengisi kursi eselon II di lingkungan Pemprov Banten kembali jadi sorotan. Enam pejabat eksternal yang ikut seleksi di Kantor Regional BKN Bandung, Selasa (26/8/2025), kini dipertanyakan peluangnya. Pasalnya, selain bersaing antar-sesama, mereka juga harus menghadapi dominasi pejabat internal Pemprov yang sudah lebih dulu masuk ke dalam talent pool.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin, menjadi salah satu peserta dari luar Pemprov. Namanya cukup dikenal di Tangerang karena beberapa kebijakan pendidikan yang menuai pro-kontra. Kini, ia mencoba peruntungan di level provinsi.
Selain Jamaluddin, ada Sekda Kota Serang Nanang Saefudin yang juga ikut bertarung. Nanang disebut-sebut cukup dekat dengan elit politik di Serang, sehingga keikutsertaannya menimbulkan tanda tanya: apakah faktor kedekatan politik ikut berperan?
BACA: Uji Kompetensi Eselon II di BKN Bandung: Enam Pejabat Daerah “Bertarung” Lawan Dominasi Internal Pemprov Banten
Nama lain, Sekda Kabupaten Lebak Budi Santoso, juga masuk arena. Publik Lebak masih mengingat kritik terhadap birokrasi daerah yang kerap lambat dalam pelayanan. Catatan itu tentu menjadi bayangan yang tak bisa dihapus begitu saja.
Dari Pandeglang, tiga pejabat ikut serta: Asisten Daerah (Asda) III, Kurnia Sastriawan; Kepala Pelaksana BPBD, Riza Ahmad Kurniawan; serta Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Nasir. Ketiganya punya rekam jejak di daerahnya masing-masing. Kurnia dikenal sebagai birokrat senior, Riza sering muncul di lapangan saat bencana, sementara Nasir masih menyisakan pekerjaan rumah terkait masalah pangan dan kesejahteraan petani Pandeglang.
Sekda Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, yang hadir langsung di lokasi asesmen menegaskan bahwa proses seleksi ini bukan sekadar formalitas. “Setelah asesmen, masih ada tahap wawancara dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan saya selaku Sekda,” tegasnya.
Namun Deden juga mengingatkan, tidak ada jaminan bagi enam pejabat eksternal tersebut. “Dalam talent pool itu juga ada pejabat internal Pemprov. Jadi enam pejabat dari luar ini tetap harus bersaing. Semua akan dicocokkan dengan kebutuhan organisasi yang kosong,” jelasnya.
BACA: OPINI: PDAM Lebak — Krisis Air atau Krisis Kepemimpinan?
Pernyataan ini menguatkan dugaan publik bahwa peluang pejabat eksternal bisa saja semakin kecil. Bahkan, sejumlah kalangan menduga proses ini hanya akan memperkuat dominasi “orang dalam” yang selama ini memang menguasai jabatan strategis di Pemprov Banten.
Pentingnya Pengawasan Lembaga Independen
Baralak Nusantara memandang, proses seleksi jabatan eselon II bukan sekadar urusan teknis birokrasi, melainkan menyangkut nasib pelayanan publik di Banten. Jika pengisian jabatan strategis hanya jadi formalitas untuk melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu, maka rakyatlah yang akan paling dirugikan.
Untuk itu, Baralak menilai penting adanya pengawasan ekstra ketat dari lembaga independen seperti KPK maupun Ombudsman RI agar proses seleksi ini berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik titipan.
Banten tidak boleh lagi dibiarkan terjebak dalam lingkaran “orang dalam” yang hanya berpindah kursi tanpa membawa perubahan. Yang dibutuhkan adalah pejabat berintegritas, kompeten, serta punya keberanian memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit.
Penulis: Yudistira.
