.LEBAK — Di tengah geliat aktivitas masyarakat dan meningkatnya keramaian warga di kawasan Balong Rancalentah, kondisi salah satu destinasi wisata yang berada di tengah kota tersebut justru terlihat memprihatinkan.
Pantauan awak media BarakatNusantara.com pada Minggu, 28 Agustus 2026, menunjukkan kondisi Balong Rancalenta yang tampak kurang terawat. Sampah terlihat menumpuk di sejumlah bagian kawasan balong, sehingga mengganggu kenyamanan pengunjung sekaligus merusak wajah kawasan yang semestinya menjadi salah satu ikon wisata di tengah kota.
Ironisnya, kawasan sekitar Balong Rancalenta justru menjadi salah satu pusat keramaian masyarakat. Para pedagang terlihat beraktivitas dan kawasan tersebut ramai dikunjungi warga pada malam hari. Wisatawan domestik, masyarakat setempat maupun warga yang sekadar mampir menjadikan kawasan Balong Rancalenta sebagai salah satu titik berkumpul dan beraktivitas.
Kondisi tersebut semestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Namun, realitas di lapangan justru menimbulkan tanda tanya besar. Ketika masyarakat dan para pelaku usaha sudah menghidupkan kawasan tersebut, persoalan kebersihan dan perawatan fasilitas publik justru terlihat belum mendapatkan perhatian yang maksimal.
Ketua Umum BARALAK: Jangan Biarkan Destinasi Wisata Menjadi Tempat Sampah
Ketua Umum Barisan Rakyat Lawan Korupsi Nusantara (BARALAK), Yudistira, meminta Pemerintah Daerah segera mengambil langkah konkret untuk menangani kondisi Balong Rancalenta.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai masalah kecil karena menyangkut wajah kota, kenyamanan masyarakat, aktivitas ekonomi pedagang, sekaligus potensi wisata daerah.
“Saya meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Dinas Pariwisata jangan hanya melihat Balong Rancalenta sebagai kawasan yang ramai dikunjungi masyarakat. Pemerintah juga harus melihat bagaimana kondisi lingkungannya. Kalau sampah dibiarkan menumpuk, lalu siapa yang bertanggung jawab?” ujar Yudistira.
Ia menegaskan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan harus segera turun langsung ke lapangan, bukan hanya menunggu laporan masyarakat.
“Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah kondisi semakin parah. Ini kawasan publik dan menjadi salah satu titik keramaian masyarakat. Harus ada pembersihan rutin, tempat sampah yang memadai, pengangkutan sampah yang jelas, dan pengawasan. Jangan dibiarkan masyarakat datang ke tempat wisata tetapi yang mereka lihat justru sampah,” tegasnya.
Yudistira juga meminta Dinas Pariwisata tidak hanya berorientasi pada promosi destinasi, tetapi ikut memastikan kawasan wisata yang menjadi kewenangannya benar-benar layak dikunjungi.
“Pariwisata itu bukan hanya soal mendatangkan orang. Kebersihan, kenyamanan, keamanan dan pemeliharaan fasilitas juga bagian dari pariwisata. Kalau tempatnya kotor dan tidak terawat, bagaimana kita mau membangun citra destinasi wisata yang baik?” katanya.
Soroti Fasilitas Air Mancur dan Persoalan CSR
Selain persoalan sampah, Yudistira juga menyoroti keberadaan fasilitas air mancur di kawasan Balong Rancalenta yang menurut informasi yang diterima pihaknya pernah mendapatkan dukungan melalui program CSR dengan nilai yang disebut hampir Rp800 juta.
Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, fasilitas tersebut saat ini disebut tidak dimanfaatkan secara optimal dan justru terlihat tidak terawat.
“Ada informasi mengenai CSR yang nilainya hampir Rp800 juta untuk fasilitas air mancur di kawasan Balong Rancalenta. Kalau benar demikian, ini harus dijelaskan secara terbuka. Anggaran atau nilai CSR sebesar itu jangan sampai berujung pada fasilitas yang tidak digunakan dan akhirnya terbengkalai,” ujar Yudistira.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari sumber CSR, nilai anggaran, bentuk pekerjaan, pihak pelaksana, serah terima aset, hingga siapa yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan fasilitas setelah pembangunan selesai.
“Kalau memang fasilitas itu dibangun dengan CSR, harus jelas siapa yang sekarang bertanggung jawab merawatnya. Jangan sampai setelah dibangun kemudian tidak digunakan, tidak dirawat, lalu menjadi beban lingkungan dan akhirnya menjadi sampah. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana keberlanjutan fasilitas tersebut,” tegasnya.
Yudistira menambahkan, BARALAK tidak ingin persoalan tersebut berhenti pada kritik. Ia mendorong pemerintah segera melakukan evaluasi dan mengambil tindakan nyata.
“Kami mendorong DLH, Dinas Pariwisata dan pemerintah daerah duduk bersama. Turun ke lokasi, lihat persoalannya, bersihkan kawasan, perbaiki fasilitas yang masih bisa digunakan dan evaluasi fasilitas yang terbengkalai. Jangan sampai potensi wisata yang sudah dihidupkan masyarakat justru mati karena pemerintah tidak hadir,” katanya.
Ia juga meminta agar informasi mengenai nilai CSR tersebut dibuka dan diklarifikasi secara resmi agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kalau memang nilainya hampir Rp800 juta, pemerintah maupun pihak terkait harus bisa menjelaskan secara transparan. Transparansi bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru dengan keterbukaan, masyarakat bisa mengetahui bahwa fasilitas tersebut benar-benar memberikan manfaat,” pungkas Yudistira.
Kondisi Balong Rancalenta kini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, kawasan tersebut telah berkembang menjadi salah satu pusat keramaian masyarakat dan menggerakkan aktivitas ekonomi para pedagang. Di sisi lain, persoalan sampah dan fasilitas yang tidak terawat berpotensi menggerus daya tarik kawasan.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Balong Rancalenta ramai atau tidak, tetapi apakah pemerintah serius merawat kawasan yang sudah lebih dahulu dihidupkan oleh masyarakat?
BarakatNusantara.com akan terus memantau perkembangan penanganan kebersihan dan fasilitas Balong Rancalenta, termasuk klarifikasi pemerintah terkait keberadaan dan pemanfaatan fasilitas air mancur yang disebut berasal dari program CSR tersebut.
Redaksu baralaknusantara.com
