LEBAK — Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Sosial (Dinsos) memastikan proses pendidikan di Sekolah Rakyat tetap berjalan meskipun masih terdapat penyesuaian dalam pemenuhan sarana dan prasarana. Dinsos juga meminta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdampak penghentian bantuan sosial karena terindikasi judi online (judol) agar tidak berkecil hati.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Ela (Lela Gifty Cleria), mengatakan Pemkab Lebak bersama sumber daya manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kementerian Sosial (Kemensos) terus memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk penguatan psikologis bagi siswa dan keluarga penerima manfaat.
BACA: Sekolah Rakyat Lebak Terus Molor, Baralak Nusantara: Dinsos Jangan Lamban, Anak-anak Jadi Korban
Sekolah Rakyat Dipastikan Berlanjut
Menanggapi kekhawatiran mengenai kemungkinan terganggunya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) maupun kegiatan belajar mengajar (KBM), Ela menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat tetap berjalan.
Menurutnya, konsep Sekolah Rakyat menerapkan sistem multi-entry, multi-exit, sehingga proses pendidikan memiliki fleksibilitas sesuai kondisi dan kebutuhan peserta didik.
“Kami pastikan ke anak-anak bahwa Sekolah Rakyat pasti berjalan. Sebenarnya fasilitas untuk siswa baru sebanyak 270 siswa sudah siap. Namun karena total keseluruhan mencapai 470 siswa, gabungan siswa lama dan baru, kesiapan sarana prasarana secara menyeluruh harus sangat diperhatikan demi keamanan dan keselamatan,” ujar Ela.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang memengaruhi kesiapan fisik kawasan sekolah adalah kondisi kontur tanah. Beberapa titik di lokasi pembangunan disebut mengalami pergerakan tanah dan longsor.
BACA: Penerima Bansos Terindikasi Judi Online Bisa Terhapus Otomatis, Pendamping PKH Ungkap Prosedur Sanggahan
“Kontur tanahnya terbilang rawan, sempat terjadi longsor di beberapa titik akses jalan dan area dekat lapangan. Karena itu dilakukan perpanjangan kontrak atau adendum antara Satker PU dan pihak penyedia untuk penanganan konstruksi tambahan. Keselamatan anak-anak adalah yang utama,” jelasnya.
Dinsos menilai aspek keselamatan harus menjadi prioritas sebelum seluruh fasilitas digunakan secara maksimal.
KPM Terindikasi Judol Masih Berpeluang Mendapatkan Bansos
Selain persoalan Sekolah Rakyat, Dinsos Lebak turut menjelaskan mekanisme penghentian bantuan sosial terhadap KPM yang terindikasi terlibat judi online.
Di Kabupaten Lebak, terdapat sekitar 1.500 data KPM yang sempat mengalami penghentian atau cut-off bantuan.
Ela menegaskan bahwa penghentian tersebut tidak serta-merta berarti masyarakat kehilangan kesempatan untuk kembali menerima bantuan sosial secara permanen.
“Sanksi penghentian (cut-off) tersebut pada dasarnya adalah bentuk hukuman. Namun, bagi masyarakat penerima yang memang masih sangat layak mendapatkan bantuan sosial, mereka bisa diusulkan kembali sebagai penerima bansos,” terangnya.
BACA: BPNT Warga Pasir Kupa Dihentikan karena Disebut “Terindikasi Judi Online”, Forum LSM Lebak: Dasarnya Apa?
Menurut Ela, pengusulan kembali dapat dilakukan setelah melalui proses asesmen terbaru. Dinsos kemudian dapat menindaklanjuti dengan penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan surat rekomendasi.
Namun, pengusulan tersebut tetap harus disertai komitmen penerima untuk tidak kembali melakukan aktivitas judi online.
Bansos Didorong Menuju Kemandirian Ekonomi
Ela menambahkan, arah kebijakan pemerintah terkait bantuan sosial saat ini tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan konsumtif. Pemerintah juga mendorong masyarakat usia produktif agar dapat meningkatkan kemandirian ekonomi.
“Bansos tidak dirancang untuk abadi seumur hidup. Untuk masyarakat usia produktif, arahnya diarahkan ke bantuan pemberdayaan sosial seperti Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PPSE) atau bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) agar masyarakat bisa bergraduasi secara mandiri,” pungkasnya.
Dinsos Lebak mengimbau pendamping sosial untuk terus melakukan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat. Media massa juga diharapkan ikut menyampaikan informasi secara konstruktif agar masyarakat memahami mekanisme bantuan sosial sekaligus mengetahui dampak negatif judi online.
Pemerintah daerah menekankan bahwa penanganan persoalan bansos harus tetap mengedepankan ketepatan sasaran, edukasi, pendampingan, serta peluang bagi masyarakat yang masih memenuhi kriteria untuk kembali mendapatkan bantuan melalui mekanisme yang berlaku. (**/).
Redaksi BaralakNusantara.Com
