BARALAK NUSANTARA DESAK BKAD DAN INSPEKTORAT TURUN TANGAN, PENGGUNAAN ASET DAERAH DIPERTANYAKAN
LEBAK, BARALAKNUSANTARA.COM – Dugaan persoalan penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak kembali menjadi sorotan. Kali ini, sebuah kendaraan Nissan X-Trail berwarna hitam dengan nomor polisi merah A 1051 N menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai tunggakan biaya perbaikan kendaraan di salah satu bengkel reparasi mobil di wilayah Rangkasbitung.
Berdasarkan keterangan salah seorang pegawai bengkel, kendaraan tersebut disebut telah menunggak pembayaran biaya perbaikan sejak Juni 2026. Bahkan, nilai tunggakan yang belum diselesaikan dikabarkan telah mencapai hampir Rp4 juta.
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut keterlambatan pembayaran jasa bengkel. Lebih jauh, muncul pertanyaan mengenai siapa sebenarnya yang menggunakan kendaraan tersebut, atas kepentingan apa kendaraan itu digunakan, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap biaya operasional dan perawatannya.
Salah seorang pegawai bengkel yang memberikan keterangan menyampaikan bahwa tunggakan tersebut sudah berlangsung cukup lama.
BACA: Mobil Dinas, Amanah Negara yang Tak Boleh Dipermainkan
“Sudah lama sekali menunggaknya, dari bulan Juni. Kalau dihitung-hitung, jumlahnya hampir Rp4 juta,” ungkap salah seorang pegawai bengkel saat memberikan keterangan.
Ia juga menyampaikan bahwa pihak pengguna kendaraan disebut sempat meminta kwitansi kosong. Namun, maksud dan bentuk permintaan kwitansi tersebut masih perlu diklarifikasi lebih lanjut kepada pihak yang bersangkutan.
Muncul Dugaan Ketidakjelasan Pembayaran Biaya Perbaikan
Hal lain yang menjadi perhatian adalah keterangan pihak bengkel mengenai komunikasi dengan istri pengguna kendaraan.
Menurut pegawai bengkel yang berada di area kota Rangkasbitung tersebut, pihaknya pernah melakukan konfirmasi kepada istri pengguna kendaraan terkait pembayaran biaya perbaikan. Dalam komunikasi itu, disebutkan bahwa biaya perbaikan kendaraan sudah diberikan.
Namun, menurut keterangan pihak bengkel, hingga saat ini pengelola bengkel belum menerima pembayaran sebagaimana yang dimaksud.
“Katanya uang perbaikan sudah diberikan, saya sempat konfirmasi juga kepada istrinya. Tetapi dari pihak bengkel, uang itu belum pernah kami terima,” demikian keterangan pegawai bengkel tersebut.
BACA: Viral Mobil Dinas Nongkrong di Kafe, Kini Muncul Dugaan Dipakai Keluarga Pejabat
Jika keterangan ini benar, tentu perlu ada penjelasan mengenai alur pembayaran biaya perbaikan kendaraan tersebut. Siapa yang menerima uang, kepada siapa pembayaran diserahkan, dan mengapa pihak bengkel masih mencatat adanya tunggakan?
Persoalan ini perlu dibuka secara transparan agar tidak berkembang menjadi dugaan yang merugikan pihak-pihak tertentu.
Kendaraan Dinas atau Kendaraan Pribadi? Penggunaannya Harus Dipertanggungjawabkan!
Keberadaan kendaraan berpelat merah seharusnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kendaraan yang menggunakan fasilitas negara maupun daerah bukanlah aset yang dapat diperlakukan sesuka hati oleh siapa pun yang menguasainya.
Apabila benar kendaraan tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Lebak, maka penggunaannya harus mengikuti ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), termasuk mengenai penetapan pengguna, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pertanggungjawaban biaya operasional.
Persoalan semakin penting ketika muncul informasi bahwa kendaraan tersebut diduga digunakan oleh seseorang yang bukan pejabat atau pegawai dinas yang berwenang. Identitas pengguna dan dasar penguasaannya masih perlu ditelusuri melalui dokumen resmi pemerintah daerah.
Jangan sampai kendaraan yang dibeli menggunakan uang rakyat justru digunakan untuk kepentingan pribadi, sementara kewajiban perawatan dan pembayaran jasa bengkel tidak diselesaikan.
Jika benar terjadi, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius aparat pengawasan internal pemerintah.
Sekjen BARALAK NUSANTARA: Jangan Jadikan Aset Daerah Seolah-olah Milik Pribadi!
Menanggapi persoalan tersebut, Sekretaris Jenderal Barisan Rakyat Lawan Korupsi Nusantara (BARALAK NUSANTARA), Hasan Basri, S.Pd.I., menilai bahwa dugaan persoalan penggunaan kendaraan berpelat merah tersebut harus segera mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.
“Ini bukan persoalan kecil. Kendaraan dinas merupakan aset daerah yang dibeli dan dipelihara menggunakan uang rakyat. Jangan sampai fasilitas negara digunakan seolah-olah menjadi kendaraan pribadi, tetapi ketika muncul kewajiban pembayaran dan perawatan justru tidak ada pihak yang mau bertanggung jawab” Ujar Acong (panggilan keseharian Sekjen Baralak)
BACA: Mobil Dinas Pemkab Lebak Diduga Disalahgunakan, Terparkir di Kafe Saat Hari Libur
DIa juga mempertanyakan siapa pengguna kendaraan tersebut, atas dasar apa kendaraan itu dikuasai, dan mengapa sampai muncul tunggakan biaya bengkel hampir Rp4 juta sejak Juni.
“BKAD dan Inspektorat Kabupaten Lebak jangan tinggal diam. Lakukan pemeriksaan, telusuri status kendaraan, periksa siapa pengguna sebenarnya, dan pastikan seluruh kewajiban yang timbul dapat dipertanggungjawabkan.” Kata Acong menegaskan.
“Kalau memang tidak ada pelanggaran, silakan dijelaskan secara terbuka. Tetapi kalau ditemukan penyalahgunaan aset daerah, harus ada tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai aset pemerintah menjadi fasilitas pribadi tanpa pertanggungjawaban,” lanjut Acong.
BARALAK NUSANTARA Siapkan Permohonan Klarifikasi kepada BKAD Lebak
Acong menjelaskan, Sebagai tindak lanjut atas informasi tersebut, BARALAK NUSANTARA sudah menyiapkan langkah meminta klarifikasi resmi kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lebak.
Sejumlah hal yang akan dimintakan penjelasan meliputi:
1. Apakah Nissan X-Trail bernomor polisi A 1051 N tercatat sebagai Barang Milik Daerah Kabupaten Lebak?
2. Perangkat daerah atau organisasi perangkat daerah (OPD) mana yang tercatat sebagai pengguna kendaraan tersebut?
3. Siapa pejabat atau pihak yang diberikan kewenangan untuk menggunakan kendaraan tersebut?
4. Apakah penggunaan kendaraan sudah sesuai dengan peruntukan dan ketentuan pengelolaan aset daerah?
5. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban biaya perawatan dan perbaikan kendaraan tersebut?
6. Apakah pemerintah daerah mengetahui adanya informasi tunggakan biaya bengkel yang disebut mencapai hampir Rp4 juta?
BARALAK NUSANTARA juga mendorong Inspektorat Kabupaten Lebak melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian penggunaan maupun pertanggungjawaban aset daerah.
Jangan Sampai Uang Rakyat Menanggung Kelalaian Pengguna!
Kasus ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan kendaraan dinas tidak boleh hanya berorientasi pada siapa yang memegang kunci kendaraan, tetapi juga harus jelas siapa yang bertanggung jawab atas penggunaannya.
Apabila kendaraan tersebut benar merupakan aset pemerintah daerah, setiap penggunaan dan biaya pemeliharaannya harus memiliki dasar serta pertanggungjawaban yang jelas.
Pihak bengkel juga berhak memperoleh kepastian pembayaran atas jasa perbaikan yang telah diberikan sesuai kesepakatan.
Hingga berita ini disusun, redaksi masih berupaya untuk mendapatkan keterangan mengenai status kepemilikan kendaraan, identitas pengguna, dan penyelesaian tunggakan dari BKAD Kabupaten Lebak maupun pihak yang menggunakan kendaraan tersebut.
BARALAK NUSANTARA menegaskan bahwa pengawasan ini bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan memastikan aset daerah digunakan sesuai peruntukan dan setiap kewajiban keuangan dipertanggungjawabkan secara transparan.
Tim Investigasi BARALAK NUSANTARA
Editor: Yudistira





















