Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
PendidikanBerita

Ketum Baralak Nusantara Desak Audit Revitalisasi SDN 1 Padasuka Rp896 Juta

7
×

Ketum Baralak Nusantara Desak Audit Revitalisasi SDN 1 Padasuka Rp896 Juta

Sebarkan artikel ini

LEBAK, BARALAKUSANTARA.COM – Polemik pelaksanaan program revitalisasi SD Negeri 1 Padasuka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten, semakin mendapat perhatian. Setelah muncul pengakuan Jaemudi, salah satu pengurus P2SP, yang mengaku tidak mengetahui secara terperinci Rencana Anggaran Biaya (RAB), mekanisme pencairan dana, hingga realisasi pekerjaan, kini sorotan datang dari Ketua Umum Barisan Rakyat Lawan Korupsi Nusantara (BARALAK NUSANTARA).

Ketua Umum Baralak Nusantara, Yudistira, menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan internal kepanitiaan semata. Menurutnya, pengakuan pengurus P2SP yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan merupakan sinyal yang harus segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola program.

Terlebih, proyek revitalisasi SDN 1 Padasuka menggunakan anggaran APBN Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp896.786.269, dengan metode pelaksanaan swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

BACA: Skandal Transparansi Revitalisasi SDN 1 Padasuka Rp896 Juta Disorot, Jaemudi Mengaku Hanya Jadi Tameng P2SP

“Ini bukan persoalan kecil. Anggaran yang digunakan merupakan uang negara dan harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Ketika muncul pengakuan dari pengurus P2SP bahwa dirinya tidak mengetahui RAB, pencairan dana, bahkan tidak memahami secara menyeluruh pelaksanaan pekerjaan, maka kondisi ini harus menjadi perhatian serius instansi pengawas,” demikian sikap yang disampaikan dalam rancangan pernyataan Ketua Umum Baralak Nusantara.

KETIDAKSESUAIAN JUKLAK-JUKNIS HARUS DIUJI, JANGAN DIBIARKAN

Yudistira menegaskan bahwa pelaksanaan program revitalisasi sekolah harus berpedoman pada petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), serta ketentuan pengelolaan anggaran yang berlaku.

Menurutnya, pembentukan P2SP tidak boleh hanya menjadi pemenuhan persyaratan administratif. Kepanitiaan harus memiliki fungsi nyata, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta keterlibatan sesuai kewenangan dalam proses pembangunan.

BACA: Progres Revitalisasi SDN 2 Sukadaya Lampaui Target, Pembangunan Lima Ruang Kelas dan UKS Capai 65 Persen

Jika benar terdapat pengurus yang tercantum dalam struktur kepanitiaan tetapi tidak mengetahui RAB, mekanisme keuangan, maupun perkembangan pekerjaan, maka kondisi tersebut patut diuji kesesuaiannya dengan ketentuan program.

“Jangan sampai P2SP hanya dijadikan nama dalam struktur kepanitiaan, sementara pengelolaan anggaran dan keputusan pembangunan justru berjalan tanpa keterlibatan yang jelas dari pengurus yang seharusnya menjalankan fungsi sesuai tugasnya. Ini harus dibuka. Siapa yang mengendalikan anggaran, siapa yang bertanggung jawab atas pembelanjaan, dan siapa yang memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi?” menjadi pokok desakan yang perlu disampaikan kepada pihak terkait.

Baralak Nusantara menilai, ketidaksesuaian terhadap juklak dan juknis, apabila ditemukan melalui pemeriksaan dan didukung bukti, tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Terlebih apabila terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan, penggelembungan anggaran, manipulasi laporan, atau kerugian keuangan negara.

MASUK RANAH PENGAWASAN, BAHKAN BISA BERKEMBANG KE RANAH KORUPSI

Yudistira juga mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran pendidikan harus terbebas dari praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Menurutnya, apabila dalam pemeriksaan ditemukan penyimpangan penggunaan anggaran, pekerjaan fiktif, ketidaksesuaian volume yang menimbulkan kerugian negara, atau bentuk penyalahgunaan lainnya, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi dugaan tindak pidana korupsi sesuai unsur dan pembuktian hukum.

BACA: Progres Revitalisasi SDN 1 Curugbadak Capai 75 Persen, Pembangunan Berjalan Sesuai Target

Karena itu, ia mendesak agar Inspektorat Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan, serta instansi pengawas yang memiliki kewenangan segera melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan revitalisasi SDN 1 Padasuka.

Pemeriksaan tersebut harus menyentuh substansi, bukan sekadar memeriksa kelengkapan administrasi di atas meja.

Beberapa hal yang perlu diperiksa meliputi:

  1. Keabsahan dan mekanisme pembentukan P2SP, termasuk SK serta pembagian tugas masing-masing pengurus.
  2. Dokumen RAB dan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan fisik.
  3. Alur pencairan, penguasaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
  4. Bukti pembelian material, pembayaran tenaga kerja, dan transaksi belanja pembangunan.
  5. Kesesuaian volume serta spesifikasi pekerjaan dengan anggaran yang dialokasikan.
  6. Laporan perkembangan fisik dan laporan pertanggungjawaban akhir kegiatan.

“Jangan menunggu persoalan ini membesar baru dilakukan pemeriksaan. Uang negara harus dijaga sejak proses perencanaan sampai pekerjaan selesai. Kalau memang semuanya benar dan sesuai aturan, silakan dibuktikan melalui dokumen. Tetapi kalau ditemukan penyimpangan, harus ada tindak lanjut sesuai hukum,” menjadi penegasan sikap yang perlu dikonfirmasi kepada Yudistira sebelum dimuat sebagai kutipan langsung.

KEPALA SEKOLAH DAN BENDAHARA HARUS BUKA SUARA

Baralak Nusantara juga menyoroti pentingnya keterbukaan dari pihak kepala sekolah dan bendahara yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran.

BACA: Progres Revitalisasi SDN 1 Curugbadak Capai 75 Persen, Pembangunan Berjalan Sesuai Target

Pengakuan Jaemudi yang menyebut tidak mengetahui mekanisme pencairan dana serta tidak memahami secara terperinci penggunaan anggaran harus dijawab dengan penjelasan yang konkret.

Kepala sekolah dan pihak yang bertanggung jawab atas keuangan perlu menjelaskan bagaimana mekanisme pengelolaan dana berjalan, siapa yang memiliki kewenangan dalam proses pencairan, serta bagaimana pengawasan dan pelaporan dilakukan.

Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi papan informasi yang mencantumkan nilai anggaran, sementara rincian penggunaan dan realisasi pekerjaan tidak dapat dijelaskan secara terbuka.

Bagi Baralak Nusantara, transparansi bukan sekadar memasang papan proyek. Transparansi berarti seluruh proses penggunaan anggaran dapat ditelusuri, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan.

BARALAK NUSANTARA SIAP KAWAL DAN TELUSURI

Sebagai organisasi yang membawa misi pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik dan pemberantasan korupsi, Baralak Nusantara menyatakan akan terus menaruh perhatian terhadap pelaksanaan revitalisasi SDN 1 Padasuka.

Organisasi tersebut mendorong agar persoalan ini ditindaklanjuti melalui pemeriksaan objektif, independen, dan berdasarkan dokumen serta fakta lapangan.

Baralak Nusantara juga meminta agar seluruh pihak tidak menganggap kritik dan permintaan klarifikasi sebagai bentuk serangan personal. Pengawasan terhadap anggaran negara merupakan bagian dari kontrol sosial yang dilindungi dalam kehidupan demokrasi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepala SDN 1 Padasuka belum memberikan klarifikasi resmi mengenai pengakuan Jaemudi maupun mekanisme pengelolaan anggaran revitalisasi tersebut.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab kepada kepala sekolah, bendahara, seluruh pengurus P2SP, Dinas Pendidikan, serta pihak terkait lainnya.

PESAN TEGAS BARALAK NUSANTARA:

“Jangan jadikan program revitalisasi sekolah sebagai ruang gelap pengelolaan uang negara. Bangunan boleh diperbaiki, tetapi tata kelola anggaran juga harus benar. Jika ada ketidaksesuaian, buka dokumennya. Jika ada dugaan penyimpangan, periksa. Dan jika ditemukan bukti tindak pidana korupsi, proses sesuai hukum yang berlaku.”

**Rp896.786.269 bukan uang pribadi. Itu uang negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat!”

BARALAKUSANTARA.COM akan terus mengawal perkembangan persoalan ini hingga terdapat kejelasan mengenai pelaksanaan, penggunaan anggaran, serta pertanggungjawaban program revitalisasi SDN 1 Padasuka. (Red)

Moch. Nabil Jayabaya - Ketua BPC Gapensi Kabupaten Lebak