Oleh: Yudistira
Ketua Umum DPP Barisan Rakyat Lawan Korupsi Nusantara (BARALAK Nusantara)
Praktik pinjam-meminjam bendera perusahaan dalam pelaksanaan proyek pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten/Kota merupakan persoalan serius yang patut mendapat perhatian publik dan aparat penegak hukum.
Praktik yang dikenal dengan istilah pinjam bendera atau pinjam perusahaan tersebut bukan sekadar persoalan administrasi badan usaha. Apabila dilakukan untuk mengakali persyaratan tender, memanipulasi kualifikasi perusahaan, menyamarkan pelaksana pekerjaan sebenarnya, atau mengalihkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kepada pihak lain, maka praktik tersebut berpotensi menjadi bagian dari penyimpangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Persoalannya bukan semata-mata siapa yang memenangkan tender dan nama perusahaan siapa yang tercantum dalam kontrak. Hal yang jauh lebih penting adalah siapa yang sesungguhnya mengendalikan pekerjaan, siapa yang menyediakan modal, siapa yang mengerjakan proyek, siapa yang menerima pembayaran, dan siapa yang menikmati keuntungan dari anggaran negara.
BACA: Di Balik Prestasi Polres Lebak, Publik Menanti Gebrakan Pengungkapan Kasus Korupsi
Menurut saya, praktik pinjam bendera harus dilihat sebagai pola penyimpangan yang berpotensi terorganisasi apabila melibatkan sejumlah pihak dengan pembagian peran tertentu, mulai dari pemilik perusahaan, pihak yang meminjam perusahaan, perantara, hinggau oknum yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan.
Pinjam bendera bukan praktik bisnis yang dapat dibenarkan begitu saja
Dalam proses pengadaan pemerintah, perusahaan yang memenangkan tender wajib bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dikontrakkan dan memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai ketentuan.
Persoalan muncul ketika perusahaan hanya dipakai nama, legalitas, pengalaman, sertifikat, atau dokumen kualifikasinya untuk memenangkan pekerjaan, sementara pelaksanaan proyek sepenuhnya dikendalikan pihak lain.
Praktik seperti ini berpotensi menimbulkan manipulasi kualifikasi, persaingan tender yang tidak sehat, pengalihan pekerjaan secara tidak sah, serta pembagian keuntungan yang tidak mencerminkan tanggung jawab penyedia sebenarnya.
Bahkan, dalam kondisi tertentu, perusahaan yang secara administratif terlihat memenuhi persyaratan belum tentu memiliki kemampuan teknis, tenaga ahli, peralatan, maupun kapasitas keuangan untuk melaksanakan pekerjaan.
Situasi ini membuka ruang bagi perusahaan yang tidak kompeten untuk mendapatkan proyek pemerintah hanya dengan memanfaatkan identitas perusahaan lain.
Perlu ditegaskan bahwa kerja sama usaha, kemitraan, maupun subkontrak tidak otomatis merupakan pelanggaran. Namun, kerja sama tersebut harus dilakukan sesuai aturan, transparan, dan tidak digunakan untuk menyamarkan penyedia sebenarnya atau mengalihkan seluruh pekerjaan serta tanggung jawab secara tidak sah.
Peraturan LKPP 2026 secara eksplisit melarang praktik pinjam bendera
Persoalan ini memiliki dasar hukum yang semakin jelas melalui Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
Dalam Pasal 5, peraturan tersebut secara tegas melarang semua pihak yang terlibat dalam pengadaan melalui penyedia untuk meminjamkan atau menggunakan nama perusahaan pihak lain (pinjam bendera perusahaan) dan/atau mengalihkan seluruh pekerjaan serta tanggung jawab kepada pihak lain.
BACA: Kejaksaan Jangan Berhenti di Pemanggilan! Dugaan Manipulasi Data PKBM di Lebak Harus Dibongkar Sampai ke Akar
Pengalihan sebagian pekerjaan tetap dimungkinkan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan ini harus menjadi perhatian seluruh penyedia jasa, termasuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultansi.
Dengan demikian, praktik pinjam bendera tidak dapat terus-menerus dianggap sebagai kebiasaan bisnis yang lumrah dalam mendapatkan pekerjaan pemerintah.
Mengapa praktik pinjam bendera berpotensi merugikan keuangan negara?
Ada sejumlah persoalan mendasar yang harus diperhatikan.
Pertama, munculnya biaya perantara atau fee perusahaan yang tidak memberikan nilai tambah terhadap pelaksanaan pekerjaan.
Kedua, kualitas pekerjaan berpotensi menurun karena pihak yang sebenarnya melaksanakan proyek belum tentu memiliki kapasitas dan kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan.
Ketiga, munculnya ketidakjelasan pertanggungjawaban ketika terjadi kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, keterlambatan, maupun kegagalan pekerjaan.
Keempat, terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat karena perusahaan yang benar-benar memiliki kemampuan dapat tersingkir oleh perusahaan yang hanya menggunakan dokumen pihak lain.
Kelima, terbukanya peluang kolusi, pengondisian pemenang tender, dan pembagian keuntungan yang tidak sah.
Apabila kondisi tersebut menyebabkan pembayaran tidak sesuai dengan hasil pekerjaan, terdapat kekurangan volume, mutu tidak sesuai spesifikasi, atau kerugian nyata lainnya, maka persoalan tersebut harus ditelusuri sebagai kemungkinan kerugian keuangan negara.
Namun, perlu dipahami bahwa keberadaan fee perantara atau praktik pinjam bendera saja belum otomatis membuktikan kerugian negara. Harus ada pembuktian mengenai perbuatan melawan hukum, unsur pidana, hubungan sebab akibat, serta kerugian yang benar-benar terjadi apabila delik yang mensyaratkannya diterapkan.
Konsultan bukan sekadar pelengkap administrasi proyek
Hal lain yang tidak kalah penting adalah keberadaan konsultan dalam sebuah kegiatan proyek pemerintah.
Selama ini, dalam sejumlah pelaksanaan proyek, masyarakat kerap hanya menyoroti kontraktor atau perusahaan pelaksana. Padahal, terdapat pihak lain yang memiliki peran penting dalam memastikan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan, yaitu konsultan perencana, konsultan pengawas, dan konsultan manajemen konstruksi.
BACA: LPSE Bukan Sekadar Layar Transparansi: APBD Lebak Harus Dibuka untuk Kompetisi yang Adil
Konsultan perencana bertugas menyusun perencanaan teknis, gambar kerja, spesifikasi, perhitungan, serta dokumen perencanaan sesuai ruang lingkup kontraknya.
Sementara konsultan pengawas memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor sesuai dengan spesifikasi teknis, volume, mutu material, jadwal, serta ketentuan kontrak.
Fungsi pengawasan tersebut mencakup pemeriksaan kualitas pekerjaan, pengukuran volume, pemantauan progres, pemeriksaan administrasi teknis, pengawasan keselamatan konstruksi, hingga penyampaian laporan berkala kepada pengguna jasa.
Artinya, konsultan pengawas tidak boleh hanya hadir untuk mengambil dokumentasi, membuat laporan mingguan atau bulanan, kemudian menandatangani berita acara tanpa memastikan kondisi pekerjaan yang sebenarnya.
Berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 PP Nomor 22 Tahun 2020, pengawasan konstruksi dilakukan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan teknis dan administrasi kontrak. Konsultan yang melaksanakan pengawasan memiliki tugas mengawasi mutu proses dan hasil pekerjaan, keselamatan konstruksi, serta bertanggung jawab sesuai ruang lingkup tugasnya.
Dalam konteks ini, keberadaan konsultan seharusnya menjadi instrumen pengendalian agar uang negara benar-benar menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.
Apakah konsultan juga dapat ikut terseret dalam perkara pinjam bendera?
Menurut saya, ini merupakan salah satu bagian yang harus didalami secara serius oleh aparat penegak hukum.
Ketika sebuah proyek diduga menggunakan praktik pinjam bendera, pemeriksaan jangan hanya berhenti pada perusahaan yang tercantum sebagai pemenang tender.
Perlu ditelusuri apakah konsultan mengetahui adanya praktik tersebut, apakah ikut memfasilitasi, apakah sengaja membiarkan penyimpangan, atau bahkan memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan sebenarnya.
Beberapa hal yang patut diperiksa antara lain:
- Apakah konsultan mengetahui bahwa perusahaan pemenang tender hanya dipinjamkan identitasnya?
- Apakah konsultan mengetahui bahwa pekerjaan sepenuhnya dikuasai pihak lain yang tidak tercantum dalam kontrak?
- Apakah konsultan melakukan pemeriksaan volume dan mutu pekerjaan secara faktual?
- Apakah laporan pengawasan sesuai dengan kondisi lapangan?
- Apakah konsultan sengaja menutupi penyimpangan atau memberikan rekomendasi pembayaran yang tidak sesuai realisasi pekerjaan?
- Apakah terdapat aliran dana, fee, atau kesepakatan keuntungan antara konsultan, kontraktor, dan pihak lain?
Apabila ditemukan bukti bahwa konsultan secara sengaja membantu atau turut serta dalam praktik penyimpangan, maka pertanggungjawaban hukumnya harus diperiksa sesuai peran masing-masing.
Konsultan tidak otomatis menjadi pelaku tindak pidana hanya karena kontraktor yang diawasinya melakukan pinjam bendera. Akan tetapi, apabila terbukti ikut mengatur, memfasilitasi, membuat laporan palsu, atau membantu terjadinya tindak pidana, maka konsultan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Jangan sampai perusahaan kontraktor hanya menjadi pemegang nama dalam kontrak, pihak lain menjadi pelaksana sebenarnya, sedangkan konsultan justru memberikan legitimasi administratif melalui laporan pengawasan yang tidak mencerminkan kondisi lapangan.
Ada konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat
Dalam perspektif hukum pidana, praktik pinjam bendera dapat berkembang menjadi perkara pidana apabila ditemukan unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi.
Beberapa ketentuan hukum yang perlu diperhatikan adalah:
1. Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Ketentuan ini dapat menjadi relevan apabila terbukti terdapat manipulasi pengadaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
2. Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Mengatur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara.
Ketentuan ini perlu diperhatikan apabila ditemukan keterlibatan pejabat atau pihak yang menyalahgunakan kewenangannya untuk mengondisikan proyek.
3. Pasal 20 dan Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023
Mengatur penyertaan dan pembantuan tindak pidana.
BACA: Hasil Konkerkab 2026 Tegaskan Wisma PGRI Lebak Gratis untuk Anggota, BARALAK Nusantara Apresiasi Kebijakan Organisasi
Ketentuan ini dapat digunakan untuk menilai pertanggungjawaban pihak yang terbukti turut melakukan atau dengan sengaja membantu terlaksananya tindak pidana.
Dengan demikian, konsultan, kontraktor, pemilik perusahaan, perantara, maupun pihak lain dapat diperiksa berdasarkan peran dan bukti keterlibatannya.
4. Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999
Mengatur larangan persekongkolan antara pelaku usaha dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.
Apabila praktik pinjam bendera menjadi bagian dari pengaturan pemenang tender atau menciptakan persaingan tender formalitas, persoalan tersebut dapat diperiksa oleh KPPU.
Pelanggaran persaingan usaha tidak otomatis merupakan korupsi, tetapi fakta yang ditemukan dapat menjadi pintu untuk menelusuri kemungkinan tindak pidana lainnya.
Jangan hanya periksa nama perusahaan, telusuri aktor sebenarnya
BARALAK Nusantara berpandangan bahwa pemeriksaan terhadap dugaan pinjam bendera harus dilakukan secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, tender, penetapan pemenang, penandatanganan kontrak, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, pencairan anggaran, hingga serah terima hasil pekerjaan.
Aparat penegak hukum perlu menelusuri:
- Dokumen kualifikasi perusahaan pemenang tender.
- Identitas pemilik modal dan pihak yang mengendalikan pekerjaan.
- Kontrak antara pemerintah, kontraktor, dan konsultan.
- Identitas tenaga ahli dan personel yang benar-benar bekerja.
- Laporan harian, mingguan, bulanan, serta laporan akhir pengawasan.
- Hasil pemeriksaan volume dan kualitas pekerjaan.
- Berita acara progres dan serah terima pekerjaan.
- Bukti pembayaran serta aliran dana kepada pihak-pihak terkait.
- Dugaan pemberian fee atau pembagian keuntungan.
- Komunikasi dan kesepakatan antara kontraktor, konsultan, serta oknum yang diduga mengatur proyek.
Pemeriksaan tersebut penting untuk mengungkap apakah praktik pinjam bendera hanya merupakan pelanggaran pengadaan atau telah berkembang menjadi persekongkolan dan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
Pernyataan tegas Ketua Umum BARALAK Nusantara
Saya ingin menegaskan bahwa anggaran pemerintah bukan komoditas yang dapat diperdagangkan melalui praktik pinjam-meminjam identitas perusahaan.
Setiap rupiah yang bersumber dari APBN maupun APBD merupakan uang rakyat yang harus digunakan secara transparan, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Jangan sampai ada perusahaan yang hanya dipinjamkan namanya, pihak lain menguasai seluruh pekerjaan, konsultan membuat laporan formalitas, sementara pejabat yang memiliki kewenangan justru membiarkan praktik tersebut berlangsung.
Jika ditemukan indikasi penyimpangan, jangan hanya kontraktornya yang diperiksa. Telusuri siapa yang meminjamkan bendera, siapa yang menggunakan bendera, siapa yang mengendalikan pekerjaan, siapa yang membuat laporan pengawasan, siapa yang memberikan persetujuan pembayaran, dan siapa yang menikmati keuntungan.
Kami juga mengingatkan bahwa konsultan harus menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Jangan sampai fungsi pengawasan hanya menjadi formalitas untuk melegitimasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.
BARALAK Nusantara tidak bermaksud menggeneralisasi seluruh kerja sama perusahaan sebagai tindak pidana. Kami menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan pembuktian kepada aparat penegak hukum.
Namun, apabila terdapat bukti kuat mengenai manipulasi tender, peminjaman identitas perusahaan, pengalihan seluruh pekerjaan secara tidak sah, laporan pengawasan yang tidak benar, maupun penyalahgunaan kewenangan, maka seluruh pihak yang memiliki keterlibatan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Pemberantasan korupsi tidak boleh hanya menyentuh nama yang tercantum di atas kertas, tetapi harus mengungkap siapa aktor sebenarnya yang mengendalikan dan menikmati hasil dari proyek pemerintah.
Uang negara bukan milik kontraktor, bukan milik konsultan, dan bukan milik pejabat. Uang negara adalah uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan.
YUDISTIRA
Ketua Umum
DPP BARISAN RAKYAT LAWAN KORUPSI NUSANTARA (BARALAK NUSANTARA)
Saru Kata Buat Koripator. lawan ..!!
