Oleh: Yudistira
Ketua Umum Barisan Rakyat Lawan Korupsi Nusantara (BARALAK NUSANTARA)
Penegakan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Keberhasilan aparat kepolisian dalam mengungkap berbagai tindak pidana tentu patut mendapatkan apresiasi, terlebih ketika keberhasilan tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan.
Barisan Rakyat Lawan Korupsi Nusantara (BARALAK NUSANTARA) memberikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Resor (Polres) Lebak atas keberhasilannya mengungkap sejumlah kasus penyalahgunaan narkotika serta berbagai tindak pidana umum lainnya di wilayah hukum Kabupaten Lebak.
BACA: APBD Lebak Terus Suntik Modal PT LKM, Sampai Kapan Uang Rakyat Menjadi Penopang?
Kami memandang bahwa keberhasilan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab institusi kepolisian dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Perang terhadap narkotika harus terus dilakukan karena dampaknya tidak hanya merusak individu, tetapi juga mengancam masa depan generasi bangsa.
Namun, sebagai organisasi masyarakat yang memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi, kami merasa perlu menyampaikan satu catatan kritis. Apresiasi tidak harus membuat kami kehilangan daya kritis, sebagaimana kritik tidak harus dimaknai sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap institusi kepolisian.
Ada satu pekerjaan rumah yang menurut kami masih perlu mendapatkan perhatian serius dari Polres Lebak, yakni pengungkapan perkara tindak pidana korupsi.
Pertanyaannya sederhana: sejauh mana keseriusan Polres Lebak dalam membongkar dugaan praktik korupsi yang terjadi di wilayah hukumnya?
Kami tidak bermaksud mengecilkan keberhasilan pengungkapan kasus narkotika maupun pidana umum. Akan tetapi, pemberantasan kejahatan tidak boleh hanya terfokus pada perkara yang terlihat secara kasatmata. Kejahatan korupsi juga merupakan ancaman serius karena dampaknya dapat merampas hak masyarakat, menghambat pembangunan, dan merugikan keuangan negara.
Jangan sampai penegakan hukum terlihat begitu progresif ketika berhadapan dengan kejahatan jalanan, tetapi kehilangan gaung ketika berhadapan dengan dugaan kejahatan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara.
Kami memahami bahwa pengungkapan tindak pidana korupsi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan ketelitian, kecermatan, pengumpulan alat bukti, serta proses penyelidikan dan penyidikan yang profesional. Namun, kesulitan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan persoalan korupsi berjalan tanpa kepastian.
BACA: LPSE Bukan Sekadar Layar Transparansi: APBD Lebak Harus Dibuka untuk Kompetisi yang Adil
Terlebih, belakangan ini kami memperoleh informasi dari sejumlah narasumber bahwa Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Lebak tengah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Lebak.
Informasi tersebut tentu menarik perhatian kami. Sebab, pengelolaan anggaran pendidikan merupakan salah satu sektor yang harus mendapatkan pengawasan serius. Dana pendidikan adalah uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, bukan ruang untuk mencari keuntungan melalui praktik manipulasi administrasi, laporan fiktif, ataupun penyalahgunaan kewenangan.
Apabila benar pemanggilan terhadap sejumlah pengelola PKBM tersebut merupakan bagian dari pendalaman dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran, kami memberikan apresiasi terhadap langkah Unit Tipidkor Polres Lebak.
Namun, kami berharap proses tersebut tidak berhenti sebatas pemanggilan atau klarifikasi administratif. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya tindak pidana, tentu harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kami juga menegaskan bahwa pemanggilan seseorang untuk dimintai keterangan bukan berarti yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana. Semua pihak harus tetap mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah.
BACA: Menguji Independensi Inspektorat Lebak: Beranikah Memeriksa Masa Lalu Pimpinannya Sendiri?
Akan tetapi, masyarakat juga berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Jangan sampai pemanggilan menjadi awal yang ramai diperbincangkan, tetapi kemudian berakhir tanpa kejelasan.
Kami ingin melihat keberanian dan profesionalisme aparat dalam mengusut setiap dugaan penyimpangan anggaran, tanpa melihat siapa orang di belakangnya, apa jabatannya, dan seberapa besar pengaruhnya.
Sebab, hukum tidak boleh memiliki dua ketajaman. Tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki kekuasaan, jabatan, atau kedekatan dengan lingkaran tertentu.
Bagi kami, keberhasilan kepolisian bukan hanya diukur dari berapa banyak tersangka narkotika yang berhasil diamankan atau berapa banyak perkara pidana umum yang berhasil diselesaikan. Keberhasilan juga harus tercermin dari keberanian membongkar kejahatan yang merugikan keuangan negara.
BACA: Ketika Bundaran Ditutup Untuk Yang Jujur dan Dibuka Untuk Yang Dipesan
Kami ingin Polres Lebak semakin dipercaya masyarakat. Dan kepercayaan itu tidak cukup dibangun melalui keberhasilan penangkapan, tetapi juga melalui transparansi, konsistensi, serta keberanian menuntaskan perkara tanpa pandang bulu.
BARALAK NUSANTARA tidak sedang mencari-cari kesalahan institusi kepolisian. Kami justru ingin menjadi bagian dari masyarakat yang turut mengawal penegakan hukum agar berjalan sesuai aturan.
Kami percaya, kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab merupakan bentuk kepedulian terhadap institusi negara.
Namun, izinkan kami menyampaikan satu kalimat yang mungkin terdengar sedikit menggelitik:
Kalau narkotika bisa diburu sampai ke akar-akarnya, mengapa dugaan korupsi tidak mendapatkan keseriusan yang sama? Kalau pelaku kejahatan umum bisa diungkap, mengapa kejahatan yang menggerogoti uang rakyat tidak boleh menjadi prioritas yang sama?
Kami tidak meminta Polres Lebak bekerja di luar kewenangannya. Kami hanya meminta agar seluruh perkara ditangani secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
Jangan biarkan publik hanya mendengar kabar pemanggilan, pemeriksaan, dan klarifikasi. Publik juga menunggu hasil dari proses penegakan hukum tersebut.
Apresiasi tetap kami berikan, tetapi pengawasan tidak akan kami hentikan. Dukungan tetap kami sampaikan, tetapi kritik juga akan terus kami suarakan.
Karena bagi BARALAK NUSANTARA, memberantas narkotika adalah kewajiban, mengungkap kejahatan umum adalah tanggung jawab, dan membongkar korupsi adalah perjuangan yang tidak boleh berhenti.
Uang negara adalah uang rakyat. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakannya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Salam antikorupsi!
YUDISTIRA
Ketua Umum
BARISAN RAKYAT LAWAN KORUPSI NUSANTARA (BARALAK NUSANTARA)
