BANTEN – Aliansi Mahasiswa, Masyarakat dan Cendekiawan Banten (AMMCB) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dalam mengusut dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Namun, dukungan tersebut disertai desakan agar pengusutan tidak berjalan setengah hati dan segera diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten.
Melalui surat resmi tertanggal 6 November 2026, AMMCB meminta Kejati Banten segera menginstruksikan seluruh jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk melakukan pemeriksaan secara intensif, penyelidikan, serta pendalaman terhadap dugaan manipulasi data peserta didik, ketidaksesuaian administrasi, pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran PKBM.
BACA: Dugaan Korupsi Anggaran PKBM Banten, Tiga Kejari Naikkan Perkara ke Penyidikan
Koordinator AMMCB, Sapnudi, menegaskan bahwa pengusutan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif. Aparat penegak hukum harus menelusuri fakta di lapangan, aliran dana, pihak yang menikmati anggaran, serta siapa saja yang memiliki tanggung jawab dalam proses pengelolaannya.
“Kami mendukung Kejati Banten, tetapi jangan hanya sebatas meningkatkan penyelidikan tanpa kejelasan tindak lanjut. Segera instruksikan seluruh jajaran untuk bekerja intensif dan menyeluruh. Jika ditemukan bukti yang cukup bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi, jangan berlama-lama, segera tetapkan tersangka sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai perkara seperti ini berlarut-larut tanpa kepastian,” tegas Sapnudi. Senin (9/11/26).
Menurutnya, penggunaan anggaran negara, sekecil apa pun, tidak boleh disalahgunakan. Setiap penyimpangan harus diperiksa dan dipertanggungjawabkan. Terlebih apabila ditemukan adanya praktik manipulasi data yang dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan lebih dari satu pihak.
“Uang negara bukan milik pribadi, apalagi anggaran pendidikan yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat. Jika terbukti ada manipulasi data, laporan fiktif, atau penyalahgunaan anggaran, jangan hanya berhenti pada pengelola lembaga. Telusuri siapa yang mengusulkan, memverifikasi, mencairkan, menggunakan, hingga pihak yang turut menikmati aliran dananya. Semua yang terbukti terlibat harus bertanggung jawab di hadapan hukum,” ujarnya.
Sapnudi juga meminta Kejati Banten mengoordinasikan Kejari di seluruh wilayah Banten agar pemeriksaan tidak hanya terfokus pada Kabupaten Lebak, Tangerang, Pandeglang, maupun wilayah tertentu lainnya.
BACA: Kejaksaan Jangan Berhenti di Pemanggilan! Dugaan Manipulasi Data PKBM di Lebak Harus Dibongkar Sampai ke Akar
AMMCB menilai, apabila ditemukan pola dugaan penyimpangan yang memiliki kemiripan antar daerah, aparat perlu mengembangkan penanganan perkara secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada pihak yang luput dari pemeriksaan.
“Jangan sampai hukum hanya tajam kepada pelaksana di bawah, tetapi tumpul ketika menyentuh pihak yang memiliki kewenangan lebih besar. Siapa pun yang terbukti terlibat, harus dimintai pertanggungjawaban. Kami tidak meminta aparat mencari-cari kesalahan, tetapi meminta agar bukti yang ada benar-benar ditindaklanjuti secara profesional dan tanpa pandang bulu,” tambah Sapnudi.
AMMCB menegaskan, dukungan tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat sipil terhadap penggunaan anggaran pendidikan. Tujuannya bukan mengintervensi proses hukum, melainkan memastikan penanganan dugaan penyimpangan anggaran PKBM berjalan transparan, objektif, dan memberikan kepastian hukum.
Bagi AMMCB, penyelidikan tidak boleh menjadi formalitas, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada dokumen, dan ketika alat bukti telah mencukupi, penegakan hukum harus segera dilanjutkan. Sebab, uang pendidikan adalah hak masyarakat, bukan ruang bagi siapa pun untuk mempermainkan anggaran negara. (**/red).
