LEBAK, BARALAKNUSANTARA.COM – Pengisian 12 jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak hingga kini belum menemui kepastian waktu. Pemerintah daerah masih menunggu jadwal pelaksanaan seleksi terbuka atau open bidding dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Pemkab Lebak terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BKN guna memastikan seluruh tahapan seleksi dapat segera dilaksanakan.
Kondisi ini menjadi perhatian karena sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemkab Lebak telah lama mengalami kekosongan. Bahkan, beberapa di antaranya disebut sudah hampir dua tahun belum memiliki pejabat definitif.
Untuk mengisi kekosongan tersebut, Bupati Lebak Hasbi Jayabaya sementara menunjuk sejumlah pejabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Plt Kepala BKPSDM Lebak, Fakhri Fitriana, mengatakan hingga Jumat (6/11/2026), pihaknya belum menerima kepastian jadwal pelaksanaan seleksi terbuka dari BKN.
“Belum ada jadwalnya (open bidding). Semoga tidak lama lagi sudah bisa digelar pelaksanaan open bidding,” ujar Fakhri.
Ia menjelaskan, belum terlaksananya seleksi bukan semata-mata disebabkan lambannya proses, melainkan masih terdapat sejumlah tahapan administratif dan substansial yang harus diselesaikan serta diselaraskan dengan ketentuan instansi terkait.
Menurutnya, proses tersebut perlu dilakukan secara cermat agar seluruh persyaratan seleksi tidak ada yang terlewat.
“Sebenarnya tidak lambat (open bidding). Hanya saja, memang ada beberapa tahapan substansial dan proses administrasi akhir yang membutuhkan waktu untuk diselaraskan. Insyaallah dalam waktu dekat semoga sudah ada kabar baik,” katanya.
Pejabat Eselon III Mulai Bersiap
Di tengah belum adanya kepastian jadwal, sejumlah pejabat eselon III di lingkungan Pemkab Lebak dikabarkan mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi terbuka tersebut.
Salah seorang pejabat setingkat kepala bidang (Kabid) mengaku berharap pelaksanaan open bidding dapat direalisasikan pada November hingga Desember 2026, sebagaimana informasi yang berkembang di lingkungan pemerintahan daerah.
“Ada kabar informasinya open bidding akan digelar November–Desember ini. Semoga saja tidak mundur lagi. Saya ingin mencoba kemampuan juga,” ungkapnya.
Seleksi terbuka tersebut menjadi kesempatan bagi aparatur sipil negara (ASN) yang memenuhi persyaratan untuk berkompetisi memperebutkan jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan kompetitif.
Jumlah Jabatan Bisa Berkurang
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak, Halson Nainggolan, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tengah mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis untuk pelaksanaan seleksi terbuka, termasuk menyiapkan asesor yang bertugas melakukan penilaian terhadap para peserta.
Menurut Halson, pengisian jabatan melalui mekanisme open bidding merupakan langkah yang harus ditempuh untuk mengisi posisi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong.
“Harus open bidding untuk 12 jabatan eselon II itu. Sekarang harus menyiapkan asesor untuk menguji calon-calon pejabat yang akan menempati 12 jabatan tersebut,” jelasnya.
Meski demikian, Halson tidak menutup kemungkinan jumlah jabatan yang akan dilelang mengalami perubahan. Hal tersebut bergantung pada hasil pengkajian pemerintah pusat terkait rencana penggabungan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“Bisa saja yang di-open bidding tidak 12, tetapi berkurang, tergantung dari hasil pengkajian kementerian terkait dengan BKN. Mumpung saat ini yang mengisi Plt banyak yang dari eselon III,” ujarnya.
Berikut Daftar Jabatan yang Masih Kosong
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemkab Lebak saat ini masih dijalankan oleh pejabat berstatus Plt.
Jabatan-jabatan tersebut meliputi:
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
- Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
- Kepala Dinas Sosial.
- Asisten Daerah (Asda) III.
- Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida).
- Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
- Kepala Dinas Perhubungan.
- Direktur RSUD dr. Adjidarmo.
Kondisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Lebak. Selain memastikan roda organisasi pemerintahan tetap berjalan melalui penunjukan Plt, pemerintah daerah juga dituntut segera memberikan kepastian mengenai mekanisme dan jadwal pengisian pejabat definitif.
Publik tentu berharap proses seleksi terbuka tidak terus mengalami penundaan. Sebab, keberadaan pejabat definitif pada posisi strategis dinilai penting untuk memperkuat koordinasi, mempercepat pengambilan kebijakan, serta memastikan pelayanan publik dan program pembangunan daerah berjalan optimal. (**/red).
.
