Oleh: Iim Muthmainnah (Nahdliyyin)
Korupsi di Indonesia sering dibingkai sebagai persoalan ‘oknum’, tapi, jika pelakunya banyak, apakah masih pantas disebut ‘oknum’?.
Seorang pejabat ditangkap, uang disita, berita disiarkan dengan ditampilkan tumpukan barang sitaan itu, lalu publik menunggu kasus berikutnya. Ini siklus yang berulang. Rasanya, jengah melihat teater-teater korupsi yang modusnya dan polanya sama. Namun, ketika korupsi mengalami daur di sektor yang paling menentukan hidup rakyat—pajak, perizinan, proyek, jabatan, hingga layanan publik—kita perlu berhenti memperlakukannya sebagai kejadian sporadis. Korupsi bukan hanya sebagai penyakit moral individu; ia adalah gejala dari tatanan kekuasaan yang membiarkan kepentingan pribadi dan kelompok berkompromi dan menundukkan kepentingan publik. Perbuatan seperti ini, tentu merupakan inkompetensi dan nir-empati.
Hingga pertengahan Oktober 2026, KPK telah melakukan 23 Operasi Tangkap Tangan (OTT), dengan 21 di antaranya menjerat kepala daerah dan 13 menyasar pihak di lingkungan kementerian atau lembaga. Angka-angka ini tentunya bukan capaian penegakan hukum yang di sisi lain tidak patut dibanggakan, justru memalukan. Ia adalah bukti bahwa korupsi telah menjelma menjadi pola yang sistematis yang diartikulasikan dengan jaringan yang mengatur akses terhadap anggaran, jabatan,
proyek, dan layanan publik.
Korupsi yang Legal dan Melembaga
Camila Vergara menawarkan cara pandang yang relevan bagi Indonesia, bahwa masalah utama sebuah sistem perwakilan bukan hanya individu yang korup, tetapi korupsi yang “terbangun ke dalam serat sistem perwakilan itu sendiri”. Namun, dalam konteks Indonesia, kritik tersebut tidak dapat dibaca sebagai kritik terhadap demokrasi liberal. Indonesia menganut demokrasi Pancasila, yang menempatkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan kepentingan bersama sebagai fondasi politik. Justru karena itu, korupsi sistemik menjadi bentuk pengkhianatan terhadap Pancasila sendiri. Ketika jabatan diperjualbelikan, proyek dibagikan berdasarkan kedekatan politik, dan kekuasaan terkonsolidasi dalam tangan segelintir keluarga atau oligarki, maka negara berhenti menjadi instrumen keadilan sosial. Ia berubah menjadi tempat perlindungan bagi kepentingan elite. Korupsi, dalam pengertian ini adalah pembusukan dari dalam terhadap cita-cita demokrasi Pancasila itu sendiri.
BACA: LPSE Bukan Sekadar Layar Transparansi: APBD Lebak Harus Dibuka untuk Kompetisi yang Adil
Inilah yang membuat korupsi sulit diberantas. Seorang pejabat dapat mengangkat kerabat atau loyalis bukan karena kompetensinya, melainkan karena loyalitas politik. Sebuah proyek dapat diluluskan bukan berdasarkan kebutuhan rakyat, tapi karena ada pihak yang akan mengambil bagian dari anggarannya. Semua terlihat tidak ada yang janggal dan tampak sah di atas kertas: ada surat keputusan, ada lelang, ada prosedur birokrasi. Namun substansinya adalah perebutan sumber daya publik oleh mereka yang paling dekat dengan pusat kekuasaan. Miris!
Kasus-kasus yang terungkap pada 2026 memperlihatkan pola itu dengan jelas, bahwa suap restitusi pajak, pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa, ijon proyek, suap pengadaan, hingga dugaan jual beli jabatan. Ketika jabatan dapat dibeli dan proyek dapat dijual dengan sewenang-wenang, maka birokrasi berhenti menjadi mobilitas pelayanan publik. Ia berubah menjadi ‘pasar’ politik yang tentu saja sangat gaduh, karena seolah-olah posisi adalah komoditas, anggaran adalah modal, dan loyalitas adalah syarat masuk. Lagi-lagi, sungguh ‘menjijikan’ praktik semacam ini di Negara yang bangsanya besar, sumber dayanya melimpah.
Dari Negara ke Sindikat
Max Horkheimer dan Theodor Adorno pernah menggambarkan fase tertentu dari kapitalisme ketika kelas penguasa merosot menjadi sindikat, artinya: kelompok yang kepentingannya bukan lagi keadilan atau keberlanjutan tatanan sosial, tapi perolehan keuntungan secara cepat. Istilah racket society atau masyarakat sindikat mungkin terdengar berlebihan dan terkesan ‘jahat dan kotor’.
Tetapi apabila kekuasaan dijalankan melalui jaringan proteksi, pembagian proyek, dan penukaran jabatan, metafora istilah ini mulai kehilangan sifat hiperbolanya, bahkan pantas untuk disematkan terhadap praktik tersebut.
Dalam masyarakat sindikat, negara tidak hilang. Justru negara hadir terlalu kuat—tetapi bukan sebagai penjaga kepentingan umum. Negara hadir sebagai distributor privilege. Ia melindungi yang berkuasa, memperbesar jaringan loyalitas, dan mengubah institusi publik menjadi arena perebutan keuntungan. Rakyat tetap diminta tunduk pada hukum, membayar pajak, dan percaya pada proses. Sementara elite dapat bergerak di atas hukum melalui koneksi, perlindungan politik, dan kekuasaan untuk menentukan siapa yang diperiksa serta siapa yang dilindungi. Dalam hal ini, apapun bentuk kecurangan pemerintahan, tentu yang menjadi korban pada ahirnya rakyat-rakyat juga.
BACA: E-Katalog Bukan Jaminan Bebas Korupsi: Celah Digital Harus Ditutup, Integritas Harus Ditegakkan
Indonesia masih berada pada skor 34 dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2025, peringkat 109 dari 182 negara, turun tiga poin dari tahun sebelumnya. Meskipun CPI 2026 belum dirilis, tren tersebut tetap relevan sebagai ukuran persepsi publik, yang mana negara dinilai semakin gagal menjalankan fungsi integritasnya. Korupsi tidak lagi dipersepsikan sebagai penyimpangan yang ditangani tegas, melainkan sebagai bagian dari cara kerja kekuasaan itu sendiri.
Pembusukan Moral Bangsa
Secara filosofis, kata korupsi berakar pada corruptio, artinya pembusukan. B. Herry Priyono menegaskan bahwa korupsi pada dasarnya adalah persoalan moral, bukan semata pelanggaran administratif. Ia adalah perbuatan yang menolak rasio dan moralitas; laku yang memperlakukan kekuasaan sebagai hak pribadi, bukan tanggung jawab kolektif.
Pembusukan ini masuk lewat kalimat yang sudah terlalu akrab di telinga kita: “yang penting loyal,” “jangan terlalu banyak tanya,” “semua orang juga begitu,” “yang penting kerja tercapai.” Kalimat-kalimat itu adalah bentuk kecil dari pembusukan. Ia menormalisasi ketidakadilan, menjadikan nepotisme sebagai tradisi, dan mengubah ketidakkompeten menjadi syarat untuk mendapatkan kedekatan dengan kekuasaan.
Franz Magnis Suseno mengingatkan bahwa korupsi menggerogoti substansi kebangsaan, moral, sosial, dan kompetensi bangsa. Jika korupsi tidak diberantas, ia berpendapat, bangsa ini akan gagal. Peringatan ini tentu relevan, karena korupsi tidak hanya mencuri uang. Ia mencuri keyakinan bahwa usaha, kejujuran, dan kompetensi penting untuk dikedepankan. Ketika orang melihat jabatan diperoleh melalui relasi, bukan kemampuan, dan ketika proyek diberikan melalui kedekatan, bukan kualitas, juga ketika keadilan bergantung pada siapa yang mengenal siapa, masyarakat mulai belajar bahwa berbuat baik tidak menjamin apa-apa. Bahkan, kecurangan yang terstruktur akan terlihat baik dan menutupi perbuatan baik yang persentasenya sangat kecil.
Krisis Etika Politik
Politik pada hakikatnya bukan hanya perebutan kekuasaan. Kekuasaan politik lahir dari mandat publik; karena itu, ia membawa kewajiban moral untuk melayani yang tidak berkuasa yaitu rakyat. Ketika pemimpin menggunakan jabatan untuk memperkaya keluarga, memperkuat koalisi politik, atau melindungi jaringannya, ia bukan hanya melanggar hukum. Ia mengkhianati mandat yang menjadi dasar legitimasinya.
Krisis korupsi di Indonesia hari ini adalah krisis legitimasi moral. Negara masih memiliki institusi, anggaran, polisi, TNI, jaksa, pengadilan, dan parlemen. Tetapi, jika seluruh institusi itu dapat dikuasai oleh logika patronase, legitimasinya menjadi rapuh. Taring-taring yang dipegang oleh otoritas yang berwenang sebagai penegak hukum terlihat tidak menyeramkan. Parlemen yang seharusnya mengawasi justru dapat menjadi bagian dari jaringan distribusi kekuasaan. Penegak hukum yang seharusnya netral justru dapat menjadi instrumen perlindungan dan persekusi terhadap pihak yang kontra. Birokrasi yang seharusnya tampil profesional justru menjadi kue-kue gratis karena loyalitas.
BACA: Data Siswa PKBM Lebak Dipertanyakan: Dapodik, Dugaan Manipulasi, dan Ujian bagi Kejaksaan
Akibatnya, kemiskinan tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai kekurangan ekonomi. Kemiskinan juga adalah bentuk ketidakadilan struktural, karena ini hasil dari negara yang gagal menjalankan fungsi distributifnya secara adil. Uang yang seharusnya menjadi layanan kesehatan, pendidikan gratis, pemerataan infrastruktur di desa-desa, malah berubah menjadi komisi proyek dan perebutan keuntungan. Rakyat miskin bukan hanya karena negara tidak punya sumber daya, tapi karena sumber daya itu terus diserap oleh segelintir jaringan kekuasaan.
Penindakan Saja Tidak Cukup
KPK mencatat capaian pemulihan aset sebesar Rp603 miliar hingga Triwulan III 2026, sementara nilai penyitaan mencapai Rp919,62 miliar. Pada Semester I 2026, KPK juga melimpahkan 76 perkara korupsi ke pengadilan dan mengawal 119 terdakwa. Angka-angka ini penting, tetapi tidak boleh dibaca sebagai bukti bahwa masalah telah selesai dan negara kembali membaik begitu saja.
Justru, lonjakan OTT—dari 11 pada 2025 menjadi 23 hingga pertengahan Oktober 2026—menunjukkan bahwa korupsi tetap meluas dan menembus berbagai lapisan kekuasaan. Penindakan ini amat diperlukan, tetapi tidak cukup itu saja. Menangkap koruptor tidak otomatis menghancurkan sistem yang melahirkan koruptor.
Yang dibutuhkan bukan hanya penindakan hukum, melainkan counterpower—kekuatan penyeimbang yang mampu mengendalikan dominasi elite. Camila Vergara mengusulkan gagasan “republik plebeian”, bahwa kekuasaan rakyat yang tidak hanya berhenti pada pemilihan wakil, tetapi dilembagakan melalui jaringan majelis lokal dan tribunat yang independen dari partai politik serta pemerintahan perwakilan. Majelis tersebut dirancang untuk mengawasi kebijakan, mengusulkan dan memveto regulasi, serta menuntut pertanggungjawaban pejabat yang korup.
Dalam konteks Indonesia, gagasan ini tidak harus disalin mentah-mentah, tetapi dapat diterjemahkan sebagai penguatan kekuasaan publik dari bawah: masyarakat sipil yang independen, pers yang bebas, organisasi buruh dan petani, gerakan mahasiswa, komunitas digital, serta warga yang menolak menjadi penonton. Kekuatan tersebut harus mampu mengawasi kebijakan, membongkar jaringan patronase, dan menekan negara agar benar-benar melayani kepentingan rakyat.
Reformasi anti-korupsi harus menyentuh banyak aspek, misal transparansi anggaran dan proyek yang dishare lewat digital, pembatasan konflik kepentingan yang diatur oleh regulasi, perlindungan whistleblower, independensi aparat penegak hukum, seleksi jabatan berbasis kompetensi, serta partisipasi publik yang benar-benar berpengaruh. Tanpa itu, penangkapan hanya akan menjadi ritual dan tontonan publik yang uang pajaknya dikorupsi oleh oknum-oknum yang sudah hilang urat malunya itu.
Menolak Menjadi Penonton
Keresahan terhadap pemerintahan yang korup bukan suatu sikap pesimisme. Justru itu bentuk kesadaran moral rakyat. Keresahan ini lahir dari keengganan menerima bahwa kemiskinan adalah takdir, bahwa jabatan adalah milik keluarga, dan bahwa keadilan adalah privilege bagi yang berkuasa.
Negara tidak akan berubah hanya karena rakyat marah di media sosial. Ia berubah ketika kemarahan itu diorganisasikan menjadi pengetahuan, kritik, solidaritas, dan tekanan politik yang terus-menerus digaungkan di ruang-ruang publik. Selama rakyat masih mampu bertanya, menolak, memilih, mengawasi, dan menuntut, republik belum sepenuhnya mati.
BACA: Di Balik Prestasi Polres Lebak, Publik Menanti Gebrakan Pengungkapan Kasus Korupsi
Korupsi adalah pembusukan. Tetapi pembusukan dapat dihentikan apabila masyarakat menolak menjadikan ketidakadilan sebagai kewajaran. Tugas kita bukan hanya menunggu penangkapan pejabat korup yang masih senyum-senyum ketika diborgol. Tugas kita adalah membangun kembali keyakinan bahwa kekuasaan bukan milik keluarga, bukan milik geng, dan bukan milik mereka yang paling dekat dengan istana, tapi milik rakyat yang harus dilayani. (*)
Daftar Pustaka
Vergara, Camila. Systemic Corruption: Constitutional Ideas for an Anti-Oligarchic Republic. Princeton University Press, 2020.
Horkheimer, Max, dan Theodor W. Adorno. Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments. 1947/2002.
Priyono, B. Herry. Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi. Gramedia, 2018.
Magnis Suseno, Franz. Demokrasi, Agama, Pancasila. 2021.
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2025; profil Indonesia.
Komisi Pemberantasan Korupsi. Capaian Kinerja Semester I dan Triwulan III 2026.
Editor: Yudistira
