BARALAKNUSANTARA.COM, – Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan keras.
Penolakan tersebut disampaikan Endi, perwakilan Divisi Investigasi dan Advokasi Barisan Rakyat Lawan Korupsi Nusantara (BARALAK), yang menilai bahwa Badak Jawa bukan sekadar satwa langka, melainkan bagian dari warisan sejarah, identitas, kebanggaan, dan simbol kedaerahan masyarakat Banten.
Endi menegaskan, pihaknya menolak keras wacana pemindahan Badak Jawa keluar dari habitat asalnya di Ujung Kulon. Menurutnya, keberadaan badak bercula satu memiliki nilai historis dan filosofis yang tidak bisa dipandang hanya dari perspektif pengelolaan satwa maupun kebijakan administratif pemerintah.
” Kami menolak keras dan mengutuk wacana pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo. Badak Jawa bukan sekadar satwa yang bisa dipindahkan begitu saja dari satu wilayah ke wilayah lain. Keberadaannya merupakan bagian dari warisan leluhur, identitas daerah, serta simbol kebanggaan masyarakat Banten yang harus dijaga di tanah asalnya,” tegas Endi.
Ia mempertanyakan dasar pertimbangan pemerintah apabila pemindahan tersebut nantinya benar-benar diarahkan menjadi kebijakan. Menurutnya, jangan sampai kebijakan yang mengatasnamakan penyelamatan satwa justru mengabaikan aspek sejarah, nilai budaya, keterikatan ekologis, serta aspirasi masyarakat daerah tempat satwa tersebut selama ini hidup.
Endi juga mengingatkan bahwa Ujung Kulon telah lama dikenal sebagai habitat alami Badak Jawa yang menjadi salah satu kekayaan hayati paling berharga di Indonesia. Karena itu, pemerintah seharusnya mengutamakan penguatan perlindungan habitat, peningkatan pengawasan, pencegahan perburuan, serta perbaikan pengelolaan kawasan konservasi.
Jangan Jadikan Pemindahan sebagai Jalan Pintas
Lebih lanjut, Endi menilai bahwa persoalan ancaman bencana alam terhadap kawasan Ujung Kulon tidak semestinya langsung dijadikan alasan untuk memindahkan sebagian populasi badak ke luar Banten tanpa kajian yang benar-benar komprehensif.
Menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu membuktikan bahwa seluruh langkah perlindungan dan penguatan habitat di Ujung Kulon telah dilakukan secara maksimal.
“Kalau pemerintah berbicara tentang keselamatan Badak Jawa, maka pertanyaannya adalah sejauh mana keseriusan pemerintah menjaga habitat aslinya? Jangan sampai yang dibicarakan hanya pemindahan satwanya, sementara persoalan perlindungan kawasan, pengawasan, dan keberlanjutan habitat belum dijawab secara terbuka,” ujarnya.
Ia menegaskan, keselamatan Badak Jawa harus menjadi kepentingan utama. Namun, setiap kebijakan konservasi wajib mempertimbangkan dampak ekologis, risiko adaptasi, ketersediaan pakan, sumber air, keamanan habitat baru, serta keberlangsungan populasi dalam jangka panjang.
BARALAK Desak Pemerintah Terbuka dan Libatkan Masyarakat Banten
Atas munculnya wacana tersebut, Divisi Investigasi dan Advokasi BARALAK mendesak pemerintah agar tidak mengambil keputusan sepihak yang menyangkut masa depan satwa ikonik Banten.
Endi meminta agar pemerintah membuka seluruh hasil kajian ilmiah kepada publik, melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, kalangan akademisi, pemerhati lingkungan, serta elemen masyarakat Banten dalam setiap proses pembahasan.
Menurutnya, masyarakat Banten memiliki kepentingan historis, sosial, dan ekologis terhadap keberadaan Badak Jawa di Ujung Kulon. Aspirasi masyarakat setempat tidak boleh ditempatkan sebagai persoalan tambahan, melainkan harus menjadi bagian penting dalam proses pengambilan kebijakan.
“Kami meminta pemerintah menghormati sejarah dan identitas masyarakat Banten. Jangan sampai keputusan strategis mengenai warisan alam yang menjadi kebanggaan daerah justru diputuskan tanpa keterlibatan masyarakatnya. Pemerintah harus mendengar suara masyarakat Banten,” tegasnya.
Endi kembali menyatakan bahwa BARALAK akan terus mengawal persoalan tersebut melalui Divisi Investigasi dan Advokasi, terutama dalam hal transparansi kebijakan, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
“Penolakan kami bukan berarti mengabaikan keselamatan Badak Jawa. Justru kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berorientasi pada kelestarian satwa, bukan sekadar memindahkan persoalan dari satu kawasan ke kawasan lain. Badak Jawa adalah kekayaan alam Indonesia dan kebanggaan Banten. Ujung Kulon harus tetap menjadi rumah utamanya,” pungkas Endi.
Catatan: Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah RI pada 17 November 2026 menyatakan bahwa pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo belum akan dilakukan sebelum tersedia kajian ilmiah lengkap. Alas Purwo masih sebatas kawasan potensial yang perlu diteliti kesesuaian habitat, ketersediaan pakan dan air, keamanan, serta daya dukung ekologisnya.
Dengan demikian, tuntutan keterbukaan, kehati-hatian, dan pelibatan masyarakat menjadi penting agar setiap keputusan mengenai masa depan Badak Jawa benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
REDAKSI,
EDITOR: Yudistira





















