SERANG – Di tengah maraknya pembubaran diskusi dan pemutaran film dokumenter di sejumlah daerah, suasana berbeda justru terlihat di Padepokan Bumi Alit Padjadjaran, Serang, Selasa (12/5). Ratusan aktivis, mahasiswa, pegiat lingkungan, hingga masyarakat adat berkumpul dalam agenda nobar dan diskusi film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi sekaligus konsolidasi berbagai elemen masyarakat yang menyoroti dampak proyek-proyek besar di Papua terhadap lingkungan hidup dan keberlangsungan masyarakat adat.
BACA: Abah Elang Mangkubumi Tegas: Tanah dan Laut Serang Bukan untuk Dijual!
Pengasuh Padepokan Bumi Alit Padjadjaran, Abah Elang Mangkubumi, mengatakan film dokumenter tersebut bukan sekadar tontonan, melainkan gambaran atas persoalan kemanusiaan dan lingkungan yang terjadi di Papua.
“Ini bukan soal menolak pembangunan. Yang menjadi perhatian adalah ketika pembangunan dilakukan dengan mengorbankan manusia, hutan, dan ruang hidup masyarakat adat,” ujarnya dalam sesi diskusi.
Film itu menampilkan kondisi masyarakat adat seperti suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu yang disebut menghadapi tekanan akibat ekspansi proyek pangan dan industri berskala besar di Papua.
BACA: Dari Rusia, Abah Elang Mangkubumi Apresiasi Terpilihnya H. Fahmi Hakim sebagai Sekjen ADPSI
Dalam diskusi tersebut, Abah Elang menilai arah pembangunan nasional saat ini dinilai terlalu berfokus pada investasi dan eksploitasi sumber daya alam, namun belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat lokal.
“Hutan Papua bukan sekadar lahan kosong. Di sana ada sejarah, kehidupan, dan identitas masyarakat adat. Ketika tanah adat diambil atas nama proyek strategis, yang hilang bukan hanya hutan, tetapi juga masa depan masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti maraknya pembubaran agenda diskusi dan pemutaran film dokumenter di sejumlah daerah. Menurutnya, ruang dialog dan penyampaian pendapat seharusnya tetap dijaga dalam kehidupan demokrasi.
“Kalau sebuah film dianggap berbahaya hanya karena menyampaikan kenyataan, tentu menjadi pertanyaan bersama. Diskusi seharusnya menjadi ruang untuk saling memahami dan mencari solusi,” ujarnya.
Diskusi berlangsung hingga malam hari dengan pembahasan mengenai krisis iklim, konflik agraria, hak masyarakat adat, hingga arah kebijakan pembangunan nasional.
BACA: Gubernur Banten Andra Soni Hadiri Maulid Nabi di Padepokan Bumi Alit Pajajaran, Tegaskan Pentingnya Ukhuwah Islamiyah
Sejumlah peserta menilai forum semacam ini penting sebagai ruang pendidikan publik agar masyarakat memperoleh informasi yang lebih luas dan berimbang mengenai situasi di Papua serta persoalan lingkungan di Indonesia.
Menutup diskusi, Abah Elang mengingatkan pentingnya menjaga hubungan manusia dengan alam dan tanah sebagai sumber kehidupan.
“Tanah bukan sekadar komoditas. Alam adalah sumber kehidupan yang harus dijaga bersama demi generasi mendatang,” pungkasnya.
Kegiatan nobar dan diskusi tersebut disebut menjadi awal konsolidasi lanjutan jaringan aktivis dan masyarakat sipil di Banten untuk mengangkat isu lingkungan hidup dan hak masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia.
Editor: Yudistira
