LEBAK – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ormas GAIB-212 Kabupaten Lebak menyatakan telah mempersiapkan aksi unjuk rasa yang akan digelar pada Rabu, 17 Juni 2026, di Kantor PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Banten Selatan.
Aksi yang diperkirakan diikuti sekitar 100 massa dari berbagai Pengurus Anak Cabang (PAC) se-Kabupaten Lebak tersebut akan mengangkat sejumlah isu yang dinilai menjadi perhatian publik terkait pengelolaan aset negara berupa tiang listrik milik PT PLN (Persero).
BACA: Umar Vijay: Kader GAIB-212 Bebas Berkoordinasi dengan OPD, Asal Sesuai AD/ART
Berdasarkan hasil kajian internal organisasi dan dokumentasi yang dihimpun, GAIB-212 menyoroti kondisi semrawutnya kabel jaringan internet atau Wi-Fi yang terpasang pada sejumlah tiang listrik milik PLN di wilayah Kabupaten Lebak. Organisasi tersebut menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut pemanfaatan aset negara dan aspek keselamatan masyarakat.
Selain itu, GAIB-212 juga mempertanyakan efektivitas pengawasan dan pemeliharaan aset negara yang berada di bawah tanggung jawab PT PLN UP3 Banten Selatan. Organisasi tersebut meminta adanya transparansi dan penjelasan kepada publik terkait penggunaan tiang listrik oleh sejumlah penyedia layanan internet yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lebak.
Sekretaris Jenderal DPC Ormas GAIB-212 Kabupaten Lebak, Marpausi, menegaskan bahwa aksi yang akan digelar merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan aset negara.
BACA: Baralak Nusantara Desak Aparat Usut Dugaan Pencatutan Nama Media oleh Oknum Kepsek di Lebak
“Kami melihat adanya persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Bagaimana mungkin aset negara digunakan secara masif oleh pihak-pihak tertentu, sementara pengawasan yang seharusnya dilakukan terkesan lemah. Jika memang terdapat pelanggaran, maka harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik yang berpotensi merugikan kepentingan publik,” tegas Marpausi. Senin (15/6/2026)
Lebih lanjut, Marpausi meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan praktik pungutan liar yang menurut organisasi GAIB-212 terjadi dalam pemanfaatan tiang listrik oleh sejumlah pelaku usaha jaringan internet.
“Kami tidak ingin ada pembiaran. Jika dugaan pungli itu benar terjadi, maka siapapun oknumnya harus diproses hukum tanpa pandang bulu. Jangan sampai aset negara dijadikan alat untuk memperkaya segelintir orang melalui praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum. Kami meminta aparat penegak hukum turun tangan dan mengusut persoalan ini secara transparan,” ujarnya.
GAIB-212 Tuntut Evaluasi Sistem Pengawasan
Menurut Marpausi, aksi yang akan digelar nanti juga menjadi bentuk tuntutan moral agar pihak manajemen PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan aset yang berada di wilayah kerja UP3 Banten Selatan.
“Kami akan datang dengan massa yang tertib dan membawa aspirasi masyarakat. Kami ingin ada jawaban yang jelas, ada langkah nyata, dan ada komitmen perbaikan. Jika memang ditemukan pelanggaran, maka harus ada pertanggungjawaban. Tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap hukum,” katanya.
Dalam aksi tersebut, massa GAIB-212 direncanakan membawa sejumlah tuntutan, di antaranya meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pungutan liar yang melibatkan oknum tertentu serta mendesak adanya evaluasi terhadap kinerja pengelolaan aset negara di lingkungan PT PLN UP3 Banten Selatan.
BACA: Pemprov Banten Perkuat Peran Ormas Lewat Program Pembinaan dan Pemberdayaan TA 2026
Aksi unjuk rasa dijadwalkan berlangsung pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026
Titik Aksi : Kantor PT PLN (Persero) UP3 Banten Selatan
Estimasi Massa : 100 Orang
Peserta : Kader dan Pengurus PAC GAIB-212 se-Kabupaten Lebak
GAIB-212 menegaskan bahwa aksi akan dilaksanakan secara damai, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Editor: Yudistira
