LEBAK – Ketua Umum Gerakan Warga Sipil Banten Bersatu (GWSBB), Adam Surya Muhamad Khadafi, menegaskan bahwa Kabupaten Lebak membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki ketegasan dalam mengambil keputusan, mampu menyusun kebijakan secara bijaksana, serta berani menetapkan skala prioritas pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurut Adam, hingga saat ini masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang memerlukan perhatian serius pemerintah daerah, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pemerataan akses pendidikan, penciptaan lapangan kerja, hingga upaya menekan angka kemiskinan.
“Pemimpin yang baik bukan hanya mampu melahirkan banyak program, tetapi mampu memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pelayanan kesehatan yang mudah diakses, pendidikan yang berkualitas, dan terbukanya lapangan pekerjaan harus menjadi prioritas utama pembangunan di Kabupaten Lebak,” ujar Adam Surya Muhamad Khadafi, Rabu (5/8/2026).
BACA: Ratusan Massa GAIB 212 Lebak dan Pandeglang Geruduk DPRD Lebak, Soroti Dugaan Penyalahgunaan Anggaran dan Temuan BPK RI
Ia menilai pembangunan infrastruktur memang penting sebagai penunjang pertumbuhan daerah. Namun demikian, pembangunan sumber daya manusia tidak boleh dikesampingkan karena menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Adam juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas hidup.
“Kebijakan yang berpihak kepada rakyat akan terlihat dari meningkatnya pelayanan publik, membaiknya mutu pendidikan, bertambahnya kesempatan kerja, dan menurunnya angka kemiskinan. Itu yang seharusnya menjadi ukuran keberhasilan seorang kepala daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Adam mengatakan berbagai kritik dan masukan yang disampaikan elemen masyarakat sipil merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Kabupaten Lebak, bukan untuk menyerang pihak tertentu. Ia berharap pemerintah daerah membuka ruang komunikasi dan dialog yang lebih luas agar setiap kebijakan lahir dari kebutuhan riil masyarakat.
Sementara itu, Pendiri Relawan Pembela Masyarakat (RPM), Aji Rosyad, turut menyampaikan pandangan senada. Menurutnya, masyarakat Lebak mengharapkan hadirnya pemimpin yang berani menentukan arah pembangunan dengan mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan lainnya.
BACA: Anggaran DPRD Lebak 2026 Naik Rp78 Miliar, HIMMA Soroti Rp29,3 Miliar untuk Konsultasi dan Rp33 Miliar Gaji Legislator
Aji menambahkan bahwa pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan merupakan hak dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian utama pemerintah agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga ke pelosok Kabupaten Lebak.
Kedua tokoh masyarakat tersebut berharap pemerintah daerah mampu membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Dengan kepemimpinan yang tegas, visioner, dan berorientasi pada kepentingan publik, mereka optimistis Kabupaten Lebak dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan pembangunan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan. (**/).
