JAKARTA – BARALAKNUSANTARA.COM,- Dewan Pembina Majelis Dzikir Bumi Alit Padjajaran, KH. Elang Mangkubumi atau yang akrab disapa Abah Elang, melontarkan kritik tajam terhadap arah prioritas elite politik nasional di tengah berbagai persoalan serius yang sedang dihadapi masyarakat.
Dalam pernyataan resmi Majelis Dzikir Bumi Alit Padjajaran, Jumat (13/11/2026), Abah Elang menilai perhatian para pemangku kekuasaan di Jakarta justru lebih banyak tersita oleh dinamika politik pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, termasuk polemik mengenai penyadapan kepala negara.
Sementara itu, menurutnya, persoalan mendasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat justru membutuhkan perhatian serius dan langkah konkret pemerintah.
BACA: Gus Falah Bawa BAMUSI ke Babak Baru, Abah Elang: Saatnya Islam dan Nasionalisme Berjalan Seiring
Sedikitnya terdapat tiga persoalan besar yang menjadi sorotan, yakni persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berdampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.
Abah Elang menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh terjebak dalam pusaran kepentingan politik dan perebutan posisi kekuasaan, sementara rakyat menghadapi persoalan yang semakin berat.
“Jangan sampai para elite terlalu sibuk mengurus siapa yang akan menduduki kursi kekuasaan, sementara rakyat justru sedang berjuang menghadapi persoalan pangan, bencana lingkungan, dan ancaman kehilangan pekerjaan. Kekuasaan itu amanah, bukan sekadar jabatan yang harus diperebutkan,” demikian pesan Abah Elang sebagaimana substansi pernyataannya.
Karhutla, Ancaman Ekologis yang Membebani Generasi Mendatang
Selain persoalan pangan dan ketenagakerjaan, Abah Elang memberikan perhatian khusus terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang di sejumlah wilayah Indonesia.
BACA: Abah Elang Tantang Polda Metro Jaya Buka Sponsor Massa Bundaran HI, Pelibatan TNI Disorot
Ia menyoroti analisis para pakar yang memperkirakan kerusakan ekosistem akibat karhutla sepanjang 2026 membutuhkan waktu pemulihan hingga 350 tahun.
Menurutnya, angka tersebut merupakan peringatan serius bahwa kerusakan lingkungan bukan sekadar persoalan musiman, melainkan ancaman jangka panjang terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dan generasi mendatang.
Dampak karhutla juga tidak berhenti pada kerusakan kawasan hutan. Aktivitas ekonomi masyarakat lokal dapat terganggu, sementara paparan kabut asap meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
“Negara tidak boleh hanya hadir ketika bencana menjadi sorotan publik. Pencegahan, penegakan hukum, perlindungan kesehatan masyarakat, dan pemulihan lingkungan harus menjadi tanggung jawab nyata pemerintah. Jangan sampai keuntungan segelintir pihak harus dibayar dengan penderitaan masyarakat dan kerusakan alam yang diwariskan kepada anak cucu kita,” tegasnya dalam pesan kritik tersebut.
Lima Tuntutan kepada Pemerintah dan Lembaga Legislatif
Atas berbagai persoalan tersebut, Majelis Dzikir Bumi Alit Padjajaran menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan lembaga legislatif sebagai bentuk dorongan agar negara kembali memprioritaskan kepentingan masyarakat.
BACA: Abah KH. Elang Mangkubumi Tegas: Pasukan Inti Pagar Nusa Harus Disegani Karena Akhlak, Bukan Ditakuti Karena Kekuatan
Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah pelaksanaan audit independen terhadap seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG.
Audit tersebut mencakup aspek sanitasi, higienitas, serta rantai pasok bahan pangan yang digunakan dalam penyediaan makanan bagi para penerima manfaat.
Majelis Dzikir Bumi Alit Padjajaran juga mendesak agar pengelola dapur SPPG yang terbukti melakukan kelalaian serius diberikan sanksi tegas, termasuk penutupan permanen sesuai ketentuan yang berlaku, serta pemrosesan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Menurut Abah Elang, program yang menggunakan anggaran negara dan menyangkut kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, tidak boleh dijalankan sekadar untuk mengejar target penyerapan anggaran maupun kepentingan pencitraan politik.
BACA: Hukum Harus Berjalan, Doa Tak Boleh Terputus: Abah Elang Mangkubumi Sampaikan Dukungan Moral kepada Listyo Sigit
“Program yang menyangkut gizi dan kesehatan generasi bangsa harus mengutamakan keselamatan rakyat. Jangan ada kompromi terhadap standar keamanan pangan. Jika ditemukan kelalaian yang membahayakan masyarakat, harus ada pertanggungjawaban yang jelas dan penegakan hukum tanpa pandang bulu,” menjadi penegasan sikap yang disampaikan melalui Majelis Dzikir Bumi Alit Padjajaran.
Abah Elang: Ukuran Keberhasilan Pemerintah Adalah Kesejahteraan Rakyat
Lebih jauh, Abah Elang mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukan terletak pada ramainya manuver politik, kuatnya komunikasi elite, ataupun keberhasilan mempertahankan kekuasaan.
Sebaliknya, keberhasilan pemerintah harus diukur dari kemampuan negara menjamin kebutuhan pangan masyarakat, melindungi lingkungan hidup, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh rakyat.
Ia berharap pemerintah dan DPR tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang sedang berkembang di tengah masyarakat.
Majelis Dzikir Bumi Alit Padjajaran menilai sudah saatnya seluruh pemangku kebijakan mengembalikan orientasi penyelenggaraan negara kepada amanat konstitusi dan kepentingan rakyat.
“Rakyat tidak membutuhkan panggung politik yang terus-menerus dipenuhi polemik. Rakyat membutuhkan kepastian pangan, lingkungan yang sehat, pekerjaan yang layak, serta pemerintah yang benar-benar hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan. Jangan sampai negara terlihat sibuk di pusat kekuasaan, tetapi kehilangan kepekaan terhadap penderitaan rakyat,” pungkas Abah Elang.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah dinamika politik nasional, persoalan kehidupan masyarakat tidak boleh ditempatkan sebagai agenda nomor dua. Sebab, pada akhirnya, kekuasaan memperoleh legitimasi dari rakyat dan harus dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(red).
BARALAKNUSANTARA.COM | Tegas • Faktual • Tajam • dan Berpihak pada Kebenaran Publik.
