H. Eli Sahroni alias King Badak: Kendaraan Dinas untuk Melayani Masyarakat, Bukan Kepentingan Perorangan. Dugaan Permintaan Kuitansi Kosong Harus Diusut!
LEBAK, BARALAKNUSANTARA.COM – Polemik dugaan tunggakan biaya perbaikan kendaraan Nissan X-Trail berpelat merah A 1051 N yang disebut mencapai hampir Rp4 juta di salah satu bengkel wilayah Rangkasbitung kini mendapat perhatian dari kalangan organisasi masyarakat.
Kali ini, kritik keras datang dari Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, H. Eli Sahroni, yang dikenal dengan sapaan King Badak. Ia menyoroti pentingnya ketertiban penggunaan aset daerah, khususnya kendaraan dinas yang dibeli dan dipelihara menggunakan anggaran pemerintah.
Menurutnya, kendaraan dinas bukan fasilitas pribadi yang dapat digunakan secara bebas oleh siapa pun. Kendaraan tersebut merupakan aset pemerintah yang peruntukannya harus jelas dan penggunaannya wajib dapat dipertanggungjawabkan.
“Kendaraan dinas itu untuk kepentingan kedinasan dan dipergunakan untuk melayani masyarakat, tidak untuk kepentingan perorangan,” tegas King Badak.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah munculnya informasi mengenai dugaan penggunaan Nissan X-Trail berpelat merah A 1051 N oleh pihak yang identitas dan kewenangannya masih perlu dipastikan.
Jangan Sampai Kendaraan Dinas Dikuasai Pihak yang Tidak Berkepentingan!
King Badak menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan setiap kendaraan operasional berada di tangan pihak yang memiliki kewenangan dan digunakan sesuai peruntukannya.
Menurutnya, apabila benar terdapat kendaraan dinas yang dikuasai atau digunakan oleh orang di luar perangkat kedinasan tanpa dasar penugasan maupun izin yang sah, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.
Sebab, penggunaan aset daerah tanpa kejelasan kewenangan berpotensi menimbulkan persoalan administrasi, pemborosan anggaran, hingga penyalahgunaan fasilitas pemerintah.
“Jangan sampai kendaraan yang dibeli menggunakan uang rakyat justru digunakan untuk kepentingan orang per orang. Siapa yang menggunakan harus jelas, untuk kepentingan apa harus jelas, dan siapa yang bertanggung jawab juga harus jelas,” menjadi penekanan kritik yang disampaikan dalam menanggapi persoalan tersebut.
Dugaan Kuitansi Kosong, Jangan Sampai Ada Celah Memanipulasi Pertanggungjawaban!
Selain persoalan penggunaan kendaraan, informasi mengenai dugaan permintaan kuitansi kosong kepada pihak bengkel juga menjadi perhatian.
Sebelumnya, seorang pegawai bengkel di wilayah Rangkasbitung memberikan keterangan bahwa kendaraan tersebut disebut memiliki tunggakan biaya perbaikan sejak Juni dengan nilai yang diperkirakan hampir Rp4 juta.
Pegawai bengkel itu juga menyebut adanya permintaan kompensasi kosong dari pihak pengguna kendaraan. Namun, maksud dan tujuan permintaan tersebut masih harus diklarifikasi kepada pihak yang bersangkutan.
Jika benar terdapat permintaan kuitansi kosong dalam proses pembayaran atau pertanggungjawaban biaya perbaikan kendaraan, hal tersebut perlu ditelusuri secara serius.
Sebab, kuitansi merupakan salah satu bukti transaksi keuangan. Dokumen tersebut semestinya mencerminkan transaksi yang benar-benar terjadi, bukan dibuat tanpa kejelasan nilai maupun penerima pembayaran.
King Badak menilai persoalan ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama apabila biaya perawatan kendaraan berkaitan dengan penggunaan anggaran atau fasilitas kedinasan.
Jangan sampai muncul praktik administrasi yang tidak transparan dan berpotensi merugikan keuangan daerah maupun pihak penyedia jasa perbaikan.
BKAD Lebak Jangan Bungkam, Berikan Jawaban yang Jelas!
King Badak juga memberikan penekanan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lebak agar segera memberikan penjelasan terbuka mengenai status kendaraan Nissan X-Trail bernomor polisi A 1051 N tersebut.
Menurutnya, BKAD sebagai perangkat daerah yang menangani pengelolaan aset harus mampu menjelaskan apakah kendaraan tersebut benar tercatat sebagai Barang Milik Daerah, siapa perangkat daerah pengguna barangnya, serta siapa pihak yang memiliki kewenangan menggunakan kendaraan tersebut.
“BKAD jangan hanya diam. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan mengenai penggunaan aset daerah. Kalau kendaraan itu memang aset pemerintah, sampaikan kendaraan tersebut milik dinas mana, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana aturan penggunaannya. Jangan sampai persoalan seperti ini dibiarkan menggantung tanpa kejelasan,” menjadi penekanan kritik King Badak.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah tidak memberikan jawaban normatif yang justru mengaburkan persoalan utama.
Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar pernyataan bahwa aset daerah telah dikelola sesuai aturan, melainkan penjelasan konkret berdasarkan dokumen inventaris, kewenangan pengguna, dan bukti pertanggungjawaban biaya perawatan.
BARALAK NUSANTARA dan Badak Banten Perjuangan Soroti Akuntabilitas Aset Daerah
Sorotan King Badak menambah tekanan publik terhadap dugaan persoalan kendaraan berpelat merah A 1051 N tersebut.
Sebelumnya, Barisan Rakyat Lawan Korupsi Nusantara (BARALAK NUSANTARA) melalui jajaran organisasinya juga mendorong BKAD dan Inspektorat Kabupaten Lebak melakukan penelusuran terhadap status kendaraan, identitas pengguna, serta pertanggungjawaban biaya perbaikannya.
Persoalan ini dinilai perlu ditangani secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi mengenai penggunaan fasilitas pemerintah.
Apabila kendaraan tersebut benar merupakan aset Pemkab Lebak, maka harus dipastikan bahwa penggunaannya sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah, termasuk ketentuan mengenai pengguna barang, pemeliharaan, dan pertanggungjawaban.
Pemerintah daerah juga perlu memastikan apakah terdapat dasar penugasan apabila kendaraan digunakan oleh pihak yang bukan pengguna barang atau pejabat yang tercatat.
Publik Menunggu Jawaban, Bukan Sekadar Janji Klarifikasi
Kini perhatian publik tertuju kepada BKAD Kabupaten Lebak dan Inspektorat Kabupaten Lebak. Keduanya diharapkan tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga menelusuri fakta di lapangan.
Beberapa pertanyaan mendasar masih membutuhkan jawaban:
- Apakah Nissan X-Trail A 1051 N benar merupakan aset Pemkab Lebak?
- Dinas atau OPD mana yang tercatat sebagai pengguna kendaraan?
- Siapa pihak yang menggunakan kendaraan tersebut dan apa dasar kewenangannya?
- Apakah benar terdapat dugaan permintaan kuitansi kosong kepada pihak bengkel?
- Siapa yang bertanggung jawab atas tunggakan biaya perbaikan yang disebut hampir Rp4 juta?
- Apakah terdapat pembayaran biaya perbaikan yang telah diserahkan kepada pihak tertentu tetapi belum diterima bengkel?
Hingga berita ini disusun, seluruh informasi mengenai identitas pengguna, status aset, dugaan permintaan kuitansi kosong, dan penyelesaian tunggakan masih membutuhkan verifikasi serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Pesan King Badak menjadi pengingat bahwa kendaraan dinas bukan simbol kekuasaan maupun fasilitas pribadi. Aset daerah adalah milik publik, sehingga siapa pun yang menggunakan wajib tunduk pada aturan dan mempertanggungjawabkan penggunaannya.
Tim Investigasi BARALAK NUSANTARA





















