LEBAK, BARALAKUSANTARA.COM – Kepala Sekolah SD Negeri 1 Padasuka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Mulyanah, S.Pd., akhirnya angkat bicara menanggapi polemik pelaksanaan program revitalisasi sekolah yang menggunakan anggaran APBN Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp896.786.269.
Dalam keterangannya kepada awak media, Mulyanah secara tegas membantah berbagai informasi yang berkembang di masyarakat mengenai dugaan ketidaktransparanan pengelolaan anggaran maupun persoalan keterlibatan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).
Ia memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan revitalisasi di SDN 1 Padasuka telah dilakukan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan serta mengacu pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.
Menurut Mulyanah, berbagai polemik yang berkembang belakangan ini tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ia menilai informasi tersebut lebih mengarah pada rumor yang belum tentu memiliki dasar fakta.
BACA: Ketum Baralak Nusantara Desak Audit Revitalisasi SDN 1 Padasuka Rp896 Juta
“Hal-hal yang menjadi polemik dan berkembang saat ini sebetulnya tidak benar. Kami memastikan pelaksanaan kegiatan revitalisasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kondisi aktual yang ada,” ujar Mulyanah saat dikonfirmasi.
PEMBENTUKAN P2SP DISEBUT MELALUI MUSYAWARAH
Mulyanah juga menjelaskan bahwa pembentukan dan pemilihan anggota P2SP telah dilakukan melalui mekanisme musyawarah. Menurutnya, susunan kepanitiaan bukan dibentuk secara sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan melalui proses yang melibatkan pihak-pihak terkait.
Ia menegaskan bahwa seluruh pengurus P2SP memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan.
Terkait munculnya pernyataan salah satu pengurus P2SP yang mengaku tidak mengetahui secara terperinci persoalan RAB, pencairan dana, maupun perkembangan pekerjaan, Mulyanah menyatakan bahwa kondisi kepanitiaan sebenarnya berjalan secara terbuka dan sesuai pembagian tugas.
“Pembentukan P2SP itu sudah berdasarkan musyawarah dan sesuai dengan juklak serta juknis yang ada. Dalam pelaksanaannya, kami di P2SP saling terbuka dan bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing,” tegasnya.
BANTAH DUGAAN KETIDAKTRANSPARANAN
Lebih lanjut, Mulyanah kembali menegaskan bahwa informasi yang menyebut pelaksanaan revitalisasi tidak transparan maupun pembentukan P2SP hanya sebatas formalitas tidak benar menurut penjelasannya.
BACA: Skandal Transparansi Revitalisasi SDN 1 Padasuka Rp896 Juta Disorot, Jaemudi Mengaku Hanya Jadi Tameng P2SP
Ia menyatakan bahwa seluruh proses pelaksanaan kegiatan memiliki mekanisme dan pembagian tanggung jawab yang harus dijalankan oleh masing-masing pihak.
Dengan demikian, ia berharap masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang berkembang tanpa terlebih dahulu memperoleh penjelasan dari pihak sekolah.
“Kalau ada informasi yang berkembang bahwa kami tidak transparan atau P2SP hanya formalitas, itu tidak benar. Kami menjalankan kegiatan sesuai ketentuan dan tugas masing-masing. Apa yang berkembang itu kemungkinan hanya rumor,” ungkapnya.
KETERBUKAAN MENJADI KUNCI PENYELESAIAN POLEMIK
Klarifikasi kepala sekolah tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan pemberitaan revitalisasi SDN 1 Padasuka.
Sebelumnya, Jaemudi, salah satu nama yang tercantum dalam susunan P2SP, menyampaikan pengakuan bahwa dirinya merasa tidak dilibatkan secara maksimal dan tidak mengetahui secara terperinci sejumlah aspek pengelolaan anggaran serta pelaksanaan pekerjaan.
Perbedaan keterangan antara Jaemudi dan pihak kepala sekolah tersebut tentu membutuhkan penjelasan lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Karena itu, keterbukaan dokumen RAB, pembagian tugas P2SP, mekanisme pengelolaan keuangan, serta laporan perkembangan pekerjaan menjadi hal penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.
Redaksi BARALAKUSANTARA.COM memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan, klarifikasi, maupun bukti pendukung demi menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan berdasarkan fakta.
Pada prinsipnya, program revitalisasi sekolah dengan anggaran negara sebesar Rp896.786.269 harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara fisik. Transparansi bukan hanya soal pernyataan, melainkan juga kesesuaian antara dokumen perencanaan, proses pelaksanaan, dan hasil pekerjaan di lapangan.
BARALAKUSANTARA.COM akan terus mengawal perkembangan program revitalisasi SDN 1 Padasuka dengan mengedepankan prinsip independensi, keberimbangan, dan kepentingan publik. (Red)





















