LEBAK, BARALAKNUSANTARA.COM – Penegakan hukum terhadap perusahaan tambang yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan seharusnya menjadi momentum serius bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan. Namun, pascaputusan pengadilan terhadap PT Samudera Banten Jaya (SBJ), efektivitas pengawasan di wilayah pertambangan emas Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, justru kembali menjadi sorotan.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten kini dipertanyakan. Informasi yang dihimpun dari masyarakat setempat mengindikasikan adanya dugaan persoalan lingkungan di sekitar kawasan tambang, sementara aktivitas pengawasan pemerintah dinilai belum terlihat secara terbuka dan hasilnya belum diketahui masyarakat.
Pertanyaan mendasarnya: setelah perusahaan dijatuhi hukuman karena persoalan baku mutu air, siapa yang memastikan kondisi lingkungan benar-benar terkendali?
BACA: Polda Banten Tegas Berantas Tambang dan BBM Ilegal, Abah Elang: Usut hingga Aktor di Balik Layar
PT SBJ bukan perusahaan yang luput dari catatan penegakan hukum. Pada 19 Desember 2024, Pengadilan Negeri Rangkasbitung menyatakan perusahaan tersebut terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp3 miliar.
Putusan tersebut semestinya menjadi alarm bagi instansi yang memiliki kewenangan pengawasan. Sebab, perkara pencemaran lingkungan bukan sekadar persoalan denda, melainkan menyangkut keselamatan ekosistem, kualitas air, serta hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik.
King Badak: Jangan Sampai Pengawasan Hanya Formalitas
Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni alias King Badak, melontarkan kritik keras terhadap dugaan belum maksimalnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan PT SBJ.
Ia mempertanyakan sejauh mana Dinas ESDM Provinsi Banten menjalankan fungsi pengawasan pascaputusan pengadilan, terutama terkait kondisi lingkungan di kawasan tambang Cibeber.
“Ini pertanyaan sederhana: Dinas ESDM Provinsi Banten itu kerjanya apa? PT SBJ sudah diputus pengadilan karena mencemari air. Berdasarkan informasi dari warga, pengawasan lingkungan diduga belum berjalan maksimal. Kalau bukan tutup mata, lalu apa namanya? Kami hanya minta pengawasan itu dibuka ke publik,” tegas Eli Sahroni, Minggu (22/11/2026).
BACA: King Badak: Negara Jangan Tutup Mata, Tambang Emas Rakyat adalah Nafas Hidup Warga Lebak Selatan
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menjadikan pengawasan sebagai rutinitas administratif yang berhenti pada laporan, dokumen, atau formalitas di atas meja.
Pengawasan, kata dia, harus dibuktikan melalui pemeriksaan langsung ke lapangan, pengambilan sampel air, pengujian laboratorium yang kredibel, evaluasi terhadap kewajiban perusahaan, hingga penyampaian hasil kepada masyarakat.
Jika aktivitas pertambangan terus berjalan, maka transparansi menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintah memastikan perusahaan tidak kembali melakukan pelanggaran serupa.
Setoran Jaminan Reklamasi Rp9,8 Miliar Bukan Jawaban atas Kondisi Lapangan
Di sisi lain, manajemen PT SBJ sebelumnya telah memberikan klarifikasi kepada Tim Badak Banten Perjuangan.
Manajer PT SBJ, Ridho, dalam keterangannya pada 15 November 2026 menyebut perusahaan telah membayar denda Rp3 miliar pada awal 2025. Selain itu, perusahaan juga mengklaim telah menyetorkan jaminan reklamasi sebesar Rp9.804.264.000 kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk kegiatan Operasi Produksi tahap pertama periode 2025–2029.
Informasi tersebut menjadi bagian penting dalam pemberitaan, namun tidak serta-merta menjawab pertanyaan mengenai kondisi reklamasi maupun pemulihan lingkungan di lapangan.
Pembayaran jaminan reklamasi merupakan kewajiban yang perlu dibedakan dari pelaksanaan reklamasi secara fisik. Keberadaan dana jaminan tidak otomatis membuktikan bahwa lahan telah dipulihkan, vegetasi telah ditata kembali, atau kualitas air telah memenuhi standar lingkungan.
BACA: Kecelakaan Maut Truk Tanah di Cisalam, Nurmalasari Tewas; BARALAK: Pemda Jangan Cuma Buat Aturan Tanpa Pengawasan!
King Badak mengapresiasi langkah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, tetapi menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengendurkan pengawasan.
“Jaminan reklamasi itu uang titipan negara, bukan bukti reklamasi sudah dilakukan di lapangan. Yang kami tuntut itu pengawasan fisiknya. Apakah lahannya sudah direklamasi? Apakah airnya sudah pulih? Itu yang harus dijawab ESDM Banten secara terbuka,” ujar King Badak.
Gubernur Banten Harus Evaluasi, Jangan Biarkan Pengawasan Dipertanyakan
Persoalan ini tidak semestinya berhenti pada kritik organisasi masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten, khususnya pimpinan daerah, perlu memastikan bahwa fungsi pengawasan terhadap aktivitas pertambangan berjalan efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila muncul dugaan pengawasan yang tidak maksimal, evaluasi harus dilakukan berdasarkan data dan fakta. Pemeriksaan lapangan, hasil uji laboratorium, dokumen pemenuhan kewajiban lingkungan, serta tindak lanjut atas putusan pengadilan harus menjadi dasar penilaian.
Jangan sampai masyarakat hanya menerima kabar tentang perusahaan yang telah membayar denda dan menyetorkan jaminan reklamasi, sementara informasi mengenai kondisi lingkungan dan hasil pengawasan pemerintah justru sulit diakses.
Pemerintah tidak cukup hanya hadir ketika persoalan mencuat. Pemerintah harus mampu membuktikan bahwa pengawasan berjalan sebelum, selama, dan setelah aktivitas pertambangan berlangsung.
Tiga Tuntutan: Transparansi, Audit, dan Evaluasi
Badak Banten Perjuangan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait persoalan pengawasan tambang PT SBJ di Cibeber, di antaranya:
- Dinas ESDM Provinsi Banten segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan kondisi lingkungan di kawasan tambang PT SBJ serta membuka hasil pengawasan kepada publik.
- Gubernur Banten mengevaluasi kinerja Dinas ESDM Provinsi Banten, terutama terkait efektivitas pengawasan terhadap perusahaan tambang yang telah memiliki catatan putusan hukum berkaitan dengan baku mutu air.
- Kementerian ESDM RI bersama DLH Banten melakukan audit lingkungan secara komprehensif, dengan melibatkan unsur masyarakat dan organisasi sipil agar pemeriksaan berlangsung transparan, independen, serta dapat diuji secara terbuka.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas ESDM Provinsi Banten belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan belum maksimalnya pengawasan tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh klarifikasi dan hak jawab.
Masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya menginginkan lingkungan yang aman, pengawasan yang nyata, serta pemerintah yang terbuka ketika menjalankan kewenangannya.
Jika perusahaan sudah pernah dinyatakan bersalah, maka pengawasan setelahnya seharusnya semakin ketat, bukan justru menjadi tanda tanya.
Redaksi baralaknusantara.com





















