LEBAK, BALAKNUSANTARACOM – Tragedi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan truk besar pengangkut tanah dan sepeda motor di kawasan Cisalam, Kecamatan Nagregasbitung, pada Sabtu (21/11/2026) sore, kembali memunculkan sorotan tajam terhadap lemahnya pengawasan dan penindakan pemerintah daerah terhadap aktivitas kendaraan angkutan berat.
Kecelakaan yang merenggut nyawa seorang perempuan bernama Nurmalasari tersebut diduga terjadi ketika sepeda motor yang ditumpangi dua orang perempuan tersenggol kendaraan truk pengangkut tanah. Salah satu korban dilaporkan terlindas ban truk tronton hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.
Peristiwa tragis itu diduga bermula ketika sopir kendaraan berat tidak melihat keberadaan sepeda motor yang melintas. Namun, di balik kecelakaan yang merenggut nyawa tersebut, muncul persoalan lebih besar yang kini patut dipertanyakan: sejauh mana pemerintah daerah menjalankan fungsi pengawasan, pembatasan, dan penindakan terhadap kendaraan angkutan tanah yang beroperasi di jalan umum?
BACA: Polda Banten Tegas Berantas Tambang dan BBM Ilegal, Abah Elang: Usut hingga Aktor di Balik Layar
Informasi yang dihimpun menyebutkan, kendaraan truk yang terlibat kecelakaan saat ini telah diamankan di Unit Laka Lantas Polres Lebak untuk kepentingan penanganan lebih lanjut.
Aturan Pembatasan Ada, Pengawasan Dipertanyakan
Kecelakaan maut ini tidak boleh berhenti hanya pada penanganan perkara lalu lintas dan pemeriksaan terhadap pengemudi. Pemerintah daerah juga harus berani mengevaluasi sistem pengawasan kendaraan berat, terlebih apabila di wilayah tersebut telah diberlakukan aturan pembatasan operasional kendaraan angkutan tanah.
Publik berhak mempertanyakan, untuk apa aturan pembatasan dibuat apabila kendaraan yang seharusnya diawasi masih diduga dapat beroperasi dan melintas tanpa pengawasan efektif?
Apakah pengawasan di lapangan benar-benar berjalan? Apakah petugas melakukan pemeriksaan dan penindakan secara konsisten? Atau jangan-jangan regulasi yang dibuat hanya menjadi formalitas administratif, tanpa keberanian untuk memastikan pelaksanaannya?
Jangan sampai pemerintah sibuk menerbitkan aturan, tetapi abai terhadap implementasi. Jangan sampai larangan hanya berlaku dalam dokumen, sementara di jalan kendaraan berat tetap berlalu-lalang dan keselamatan masyarakat dipertaruhkan.
Apabila pembatasan operasional kendaraan berat tidak disertai pengawasan aktif, penindakan tegas, dan evaluasi berkala, maka kebijakan tersebut kehilangan esensi utamanya, yakni melindungi masyarakat.
Aktivitas Galian Tanah di Sajira Ikut Disorot
Peristiwa ini juga menyeret perhatian terhadap aktivitas eksploitasi dan pengangkutan tanah di wilayah Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, yang disebut-sebut berlangsung dalam skala besar.
Material tanah tersebut diduga akan diangkut untuk kebutuhan penimbunan atau kegiatan proyek di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK).
BACA: Tambang PT Antam Nanggung Dinilai Gagal Sejahterakan Warga, Aktivis Desak Evaluasi Keras
Di tengah intensitas aktivitas pengangkutan material, pemerintah dan aparat terkait dituntut membuka mata terhadap berbagai persoalan yang berpotensi muncul, mulai dari legalitas kegiatan galian, izin usaha, dokumen lingkungan, dampak kerusakan jalan, hingga keselamatan pengguna jalan yang harus berbagi ruang dengan kendaraan bertonase besar.
Dugaan adanya aktivitas galian yang tidak berizin juga harus ditelusuri secara serius. Jika ditemukan pelanggaran, tidak boleh ada kompromi maupun perlakuan istimewa terhadap pihak yang diduga berada di balik kegiatan tersebut.
Eksploitasi sumber daya alam yang menguntungkan segelintir pihak tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan, hancurnya infrastruktur, apalagi hilangnya nyawa warga.
BARALAK: Pemerintah Jangan Hanya Pandai Membuat Aturan
Ketua Umum Barisan Rakyat Lawan Korupsi Nusantara (BARALAK Nusantara) Yudistira, menyoroti keras tragedi tersebut. Ia menilai pemerintah daerah harus bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dan penindakan kendaraan berat, terutama kendaraan pengangkut tanah yang beroperasi di tengah masyarakat.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya membuat kebijakan pembatasan, tetapi harus memastikan aturan tersebut benar-benar dipatuhi dan pelanggaran ditindak secara nyata.
“Jangan sampai pemerintah hanya pandai membuat aturan, tetapi lemah dalam pengawasan dan penindakan. Aturan dibuat, pembatasan diumumkan, tetapi kalau di lapangan tidak dikontrol secara serius, semua itu hanya formalitas. Rakyat yang akhirnya menanggung risikonya,” tegas Ketua Umum BARALAK Nusantara.
Ia menilai, apabila pengawasan terhadap kendaraan berat tidak dilakukan secara konsisten, maka pemerintah harus mengevaluasi mekanisme pengawasan yang selama ini berjalan. Jangan sampai ketidaktegasan, lemahnya kontrol, atau pembiaran terhadap pelanggaran justru menjadi faktor yang memperbesar risiko kecelakaan.
“Nyawa manusia bukan perkara sepele. Ketika kendaraan berat beroperasi di jalan umum, ada tanggung jawab besar untuk memastikan keselamatan masyarakat. Kalau aturan pembatasan sudah ada, jalankan. Awasi, periksa, dan tindak. Jangan menunggu ada korban meninggal baru semua pihak sibuk berbicara,” ujarnya.
Negara Tidak Boleh Kalah oleh Pengusaha Nakal dan Penambang Ilegal
BACA: Penertiban Truk Pengangkut Tanah di Maja, Lebak Diperketat
BARALAK Nusantara juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak gentar menghadapi pihak-pihak yang diduga memiliki kepentingan besar dalam aktivitas eksploitasi tanah maupun pengangkutan material.
Menurutnya, siapa pun yang berada di belakang kegiatan tersebut harus tunduk pada hukum. Tidak boleh ada pengusaha yang merasa kebal aturan, tidak boleh ada aktivitas galian yang berlindung di balik kepentingan proyek, dan tidak boleh ada kendaraan berat yang dibiarkan melanggar ketentuan karena memiliki kekuatan ekonomi atau jaringan tertentu.
“Siapa pun backing-nya, negara tidak boleh kalah. Kalau ada galian ilegal, tindak. Kalau ada kendaraan melanggar pembatasan, hentikan dan proses. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul terhadap pengusaha yang memiliki kepentingan besar,” tandasnya.
Ia mendesak pemerintah daerah, dinas terkait, serta aparat penegak hukum untuk tidak saling melempar tanggung jawab. Pengawasan kendaraan berat dan penertiban aktivitas galian harus dilakukan secara terkoordinasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Tragedi Ini Harus Menjadi Evaluasi, Bukan Sekadar Berita Sehari
Kematian Nurmalasari seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Peristiwa ini tidak cukup disikapi dengan ungkapan belasungkawa, penanganan kendaraan di kepolisian, atau pemeriksaan sopir semata.
Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembatasan kendaraan berat, efektivitas pengawasan lapangan, konsistensi penindakan, serta kemungkinan adanya pelanggaran dalam aktivitas pengangkutan tanah.
BARALAK Nusantara mendesak:
- Pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan pembatasan operasional kendaraan berat, bukan hanya keberadaan regulasinya.
- Instansi berwenang melakukan pengawasan aktif dan penindakan terhadap kendaraan pengangkut tanah yang melanggar ketentuan.
- Aparat menelusuri legalitas aktivitas galian tanah di wilayah Sajira, termasuk dugaan kegiatan tanpa izin.
- Penyelidikan kecelakaan dilakukan secara transparan, profesional, dan menyeluruh.
- Pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran dan memastikan keselamatan pengguna jalan menjadi prioritas.
Jangan sampai tragedi yang menewaskan Nurmalasari kembali menjadi berita yang ramai beberapa hari, lalu dilupakan tanpa perubahan kebijakan dan tindakan nyata.
Jika pemerintah memang serius melindungi rakyat, buktikan melalui pengawasan yang berjalan, penindakan yang tegas, dan keberanian menertibkan siapa pun yang melanggar.
Jangan biarkan aturan hanya menjadi formalitas. Jangan biarkan pengawasan sebatas laporan. Dan jangan biarkan rakyat terus menjadi korban dari kebijakan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Nyawa rakyat harus lebih berharga daripada kepentingan bisnis.
Redaksi baralaknusantara.com





















