LEBAK, BARALAKNUSANTARA.COM – DPRD Kabupaten Lebak kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2027, Kamis (1/10/2026).
Rapat paripurna tersebut kembali digelar setelah agenda serupa pada Senin (29/9/2026) sempat tertunda menyusul aksi walkout sejumlah anggota DPRD. Aksi tersebut terjadi karena kekecewaan anggota dewan atas ketidakhadiran Bupati maupun Wakil Bupati Lebak dalam agenda rapat sebelumnya.
Dalam rapat paripurna kali ini, Bupati Lebak Hasbi mengambil sikap terbuka. Di awal penyampaiannya, Hasbi menegaskan bahwa sebagai pimpinan daerah, dirinya siap bertanggung jawab atas persoalan yang sempat terjadi antara eksekutif dan legislatif.
BACA: Hari Tani Nasional ke-66 di Lebak: Hasbi Dorong Infrastruktur Pertanian hingga Pembebasan Pajak Petani Kecil
Hasbi meminta seluruh pihak tidak saling menyalahkan dan tidak memperbesar persoalan tersebut.
Menurutnya, kejadian yang sempat menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan anggota DPRD harus dijadikan bahan evaluasi bersama, bukan justru menjadi ruang untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar.
“Sebagai pimpinan daerah, saya memilih mengambil tanggung jawab atas situasi yang sempat menimbulkan ketidaknyamanan. Saya tidak menyalahkan, tetapi melalui komunikasi yang terintegrasi, insyaallah ke depan hal-hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi,” ujar Hasbi.
Ia mengakui masih terdapat persoalan komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan DPRD yang perlu diperbaiki. Karena itu, Hasbi berharap kejadian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, komunikasi yang baik menjadi bagian penting dalam memastikan agenda pemerintahan, termasuk pembahasan anggaran daerah, dapat berjalan secara efektif dan sesuai ketentuan.
BACA: Kepemimpinan yang Menyalakan Harapan: Tujuh Bulan Hasbi Jayabaya Membangun Lebak dengan Nurani
Hasbi juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan serta anggota DPRD Lebak dan seluruh pihak yang telah menyikapi persoalan tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Komunikasi antara eksekutif dan legislatif harus terus diperkuat, terlebih pembahasan APBD merupakan bagian penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Lebak,” katanya.
APBD 2027 Harus Jadi Modal Pembangunan
Dalam kesempatan tersebut, Hasbi turut menyampaikan pandangannya mengenai arah kebijakan belanja APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2027.
Ia menegaskan bahwa anggaran daerah tidak semata-mata harus dipandang sebagai angka dalam dokumen keuangan, tetapi sebagai modal pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Menurut Hasbi, pembangunan jalan, jembatan, sekolah maupun berbagai infrastruktur lainnya yang masuk dalam belanja modal tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik.
Infrastruktur memang menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat Lebak. Namun, pembangunan tersebut harus memiliki keterkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Hasbi juga memberikan apresiasi terhadap pimpinan dan anggota DPRD Lebak yang memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur melalui pokok-pokok pikiran DPRD.
“Kebutuhan perbaikan infrastruktur masih menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan APBD. Untuk tahun 2027, infrastruktur kita harus RUHAY,” tegas Hasbi.
BACA: DPRD Banten dan DPRD Lebak Sepakat Percepat Pembangunan Huntap Korban Bencana
Meski demikian, Hasbi mengingatkan bahwa pembangunan Kabupaten Lebak tidak boleh hanya berkutat pada persoalan infrastruktur.
Sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial hingga keagamaan juga harus mendapatkan perhatian yang proporsional.
Menurutnya, seluruh sektor tersebut memiliki keterkaitan dalam membangun kualitas kehidupan masyarakat. Karena itu, fasilitas keagamaan, termasuk masjid dan majelis, juga menjadi bagian dari aspek pembangunan yang perlu diperhatikan.
Polemik Jangan Ganggu Pembahasan APBD
Melalui penyampaian Nota Penjelasan Raperda APBD 2027, Hasbi berharap proses pembahasan anggaran antara Pemerintah Kabupaten Lebak dan DPRD dapat kembali berjalan secara baik, terbuka dan konstruktif.
Ia menegaskan, polemik yang terjadi pada agenda sebelumnya tidak semestinya menjadi penghambat pembahasan APBD.
Sebaliknya, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pola komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRD.
“Yang penting saat ini adalah memastikan APBD 2027 mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Lebak,” pungkasnya.
Penulis: Welly
