LEBAK, BARALAK NUSANTARA – Pemikiran besar tokoh pergerakan nasional H.O.S. Tjokroaminoto tentang Islam dan sosialisme kembali menjadi bahan diskusi publik di Kabupaten Lebak, Banten. Mengangkat tema “Sosialisme Islam: Babak Baru”, diskusi ini membedah relevansi pemikiran Tjokroaminoto dalam menghadapi persoalan ketimpangan ekonomi, oligarki, korupsi, dan krisis keadilan sosial di Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung di Aula DPC PKB Kabupaten Lebak tersebut digagas langsung oleh Ketua DPC PKB Lebak, Acep Dimyati, S.E. Diskusi menghadirkan dua narasumber, yakni Dr. Iyan Fitriana, S.Th.I., M.Pd., Ketua STAI Wasilatul Falah, dan KH. Hadi Susiono Panduk, A.Ms., S.S. Kegiatan ini juga dihadiri kalangan akademisi dari berbagai elemen.
Dalam sambutannya, Acep Dimyati menegaskan bahwa nilai-nilai Sosialisme Islam memiliki relevansi dengan arah pemikiran dan perjuangan PKB Lebak.
“Bagi kami, Sosialisme Islam bukan sekadar wacana atau diskursus intelektual. Nilai-nilainya menjadi landasan dalam membangun keberpihakan politik kepada masyarakat kecil. PKB Lebak ingin menegaskan bahwa politik harus menghadirkan keadilan, pemerataan kesejahteraan, solidaritas sosial, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah,” demikian disampaikan Ketua DPC Lebak PKB, Acep
Ia juga menekankan bahwa politik tidak semestinya hanya dimaknai sebagai perebutan kekuasaan, melainkan sebagai instrumen perjuangan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Sementara itu, Dr. Iyan Fitriana menjelaskan bahwa pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto melalui bukunya Islam dan Sosialisme (1924) masih memiliki relevansi kuat dengan kondisi Indonesia saat ini.
Menurutnya, Islam tidak hanya berbicara mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial dalam membangun kehidupan masyarakat yang adil.
“Pemikiran Tjokroaminoto mengajarkan bahwa agama tidak boleh berhenti pada persoalan ritual. Islam juga harus hadir menjawab persoalan kemiskinan, ketimpangan, eksploitasi, dan ketidakadilan,” menjadi salah satu pokok pemikiran yang disorot dalam diskusi.
Sementara itu, KH. Hadi Susiono Panduk menyoroti pentingnya menghidupkan kembali semangat perjuangan Tjokroaminoto dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Sosialisme Islam bukan berarti memusuhi orang kaya, tetapi menolak ketidakadilan. Kekayaan dan kekuasaan harus memiliki tanggung jawab sosial. Jangan sampai kemajuan hanya dinikmati segelintir orang, sementara masyarakat kecil terus berada dalam kesulitan,” demikian gagasan yang mengemuka dalam pembahasan.
Diskusi juga menyoroti bahwa tantangan bangsa saat ini tidak lagi sebatas kolonialisme fisik, melainkan berkembang menjadi ketimpangan penguasaan sumber daya alam, praktik korupsi, oligarki ekonomi, serta kebijakan publik yang belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
Melalui forum tersebut, pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto diharapkan tidak sekadar menjadi catatan sejarah, tetapi dapat dihidupkan kembali sebagai landasan perjuangan intelektual dan gerakan keadilan sosial.
Sosialisme Islam: kekuasaan harus melayani rakyat, ekonomi harus menghadirkan kesejahteraan, dan agama harus menjadi kekuatan moral untuk melawan segala bentuk ketidakadilan. (**/red).
BARALAK NUSANTARA
Tegas • Faktual • Tajam •
