SERANG – Polemik penggunaan gedung baru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang yang diduga belum sepenuhnya rampung pembangunannya tetapi telah difungsikan sebagai kantor pemerintahan memasuki babak baru. Setelah mendapat sorotan terkait aspek keselamatan dan kelayakan fungsi bangunan, kini Kepala Dindikbud Kota Serang, Zeka Bachdi, S.T., M.Si., akhirnya memberikan tanggapan.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Zeka Bachdi menyampaikan bahwa pihaknya akan mempelajari dan mengkaji persoalan tersebut bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Karena gedung yang bangun teman-teman dari PU,” katanya singkat.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian tersendiri. Sebab, meskipun pembangunan gedung dilaksanakan oleh instansi teknis PUPR, pemanfaatan bangunan sebagai kantor Dindikbud tetap menuntut adanya kepastian mengenai persyaratan administrasi, teknis, serta kelayakan fungsi bangunan.
BACA: Gedung Dindik Kota Serang Diduga Belum Rampung Sudah Ditempati, Ari Cahyadi: Siapa Berani Jamin Keselamatan ASN?
Dengan demikian, persoalan ini tidak cukup hanya dijawab dengan alasan bahwa pembangunan gedung merupakan tanggung jawab PUPR. Status kelayakan bangunan dan dasar keputusan penggunaannya juga perlu dijelaskan kepada publik.
ARI CAHYADI: UNDANG-UNDANG SUDAH MENGATUR, KOK DILANGGAR?
Menanggapi jawaban Kepala Dindikbud Kota Serang tersebut, Aktivis Banten, Ari Cahyadi, justru mempertanyakan mengapa penggunaan gedung pemerintahan harus menjadi persoalan yang baru dikaji setelah muncul kritik dari masyarakat.
Menurut Ari, ketentuan mengenai pembangunan dan pemanfaatan gedung sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap instansi pemerintah seharusnya memahami dan mematuhi seluruh persyaratan sebelum memanfaatkan sebuah bangunan.
“Kan undang-undang sudah mengatur, kok dilanggar?” tegas Ari Cahyadi.
Ia menilai, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai urusan teknis antara Dindikbud dan PUPR semata. Ada tanggung jawab hukum yang harus diperhatikan oleh setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan maupun pemanfaatan gedung pemerintahan.
“Jangan kemudian ketika muncul persoalan, masing-masing pihak saling menunjuk. PUPR membangun, Dindikbud menggunakan. Tetapi sebelum digunakan, apakah seluruh persyaratan kelayakan bangunan sudah dipenuhi? Itu yang harus dijawab. Jangan sampai tanggung jawabnya justru tidak jelas,” ujarnya.
Ari menegaskan, penggunaan bangunan yang belum memenuhi persyaratan laik fungsi berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama apabila aktivitas perkantoran sudah berlangsung sementara persyaratan keselamatan dan kelayakan bangunan belum dipastikan.
UU BANGUNAN GEDUNG DAN PP 16/2021 JADI DASAR HUKUM
Ari Cahyadi mengingatkan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) UU Bangunan Gedung yang mengatur bahwa pemanfaatan bangunan gedung dilakukan setelah bangunan dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi.
Ketentuan tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002.
Secara khusus, Pasal 274 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2021 menegaskan bahwa Sertifikat Laik Fungsi (SLF) harus diperoleh pemilik sebelum bangunan gedung dapat dimanfaatkan.
Dengan demikian, SLF bukan sekadar dokumen pelengkap administrasi, melainkan instrumen untuk memastikan bangunan memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan sebelum digunakan.
Ari juga mengingatkan adanya konsekuensi administratif apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 UU Bangunan Gedung, sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan, pembekuan maupun pencabutan PBG dan SLF, hingga tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kalau aturan sudah jelas, mengapa pelaksanaannya justru harus dipertanyakan? Pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam menaati hukum. Jangan sampai masyarakat dituntut patuh terhadap aturan, tetapi ketika menyangkut fasilitas pemerintahan justru muncul dugaan pengabaian terhadap ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
GEDUNG BELUM RAMPUNG, TANGGUNG JAWAB SIAPA?
Persoalan ini sebelumnya mencuat setelah beredarnya dokumentasi kondisi gedung baru Dindikbud Kota Serang yang memperlihatkan sejumlah bagian bangunan masih tampak dalam tahap pengerjaan.
Dalam dokumentasi tersebut terlihat bagian interior bangunan yang belum sepenuhnya tertata, permukaan lantai yang masih menyisakan material konstruksi, serta sejumlah bagian dinding yang belum menunjukkan penyelesaian akhir.
Di sisi lain, bangunan utama terlihat telah berdiri dan memiliki tampilan luar yang relatif selesai.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tahapan penyelesaian proyek, proses serah terima pekerjaan, serta status kelaikan fungsi sebelum gedung digunakan sebagai kantor pemerintahan.
Ari Cahyadi menilai, apabila benar pekerjaan konstruksi belum dinyatakan selesai, sementara gedung sudah digunakan untuk aktivitas perkantoran, maka kondisi tersebut harus segera diperiksa oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Ia meminta Inspektorat Kota Serang dan Dinas PUPR melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, bukan hanya melihat kondisi fisik bangunan, tetapi juga memeriksa dokumen administrasi dan persyaratan teknisnya.
“Jangan hanya melihat bangunannya sudah berdiri, lalu dianggap sudah bisa digunakan. Ada pemeriksaan teknis, ada persyaratan keselamatan, ada SLF, dan ada proses administrasi yang harus dipenuhi. Semua itu bukan formalitas yang bisa dilewati begitu saja,” ungkapnya.
ARI DESAK BUKA DOKUMEN PBG, SLF, DAN PHO
Lebih lanjut, Ari Cahyadi mendesak Dindikbud dan PUPR Kota Serang memberikan penjelasan terbuka mengenai status gedung tersebut.
Menurutnya, terdapat sejumlah dokumen yang perlu dipastikan keberadaannya, antara lain:
- Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
- Dokumen hasil pemeriksaan teknis bangunan.
- Dokumen pengawasan dan penyelesaian pekerjaan konstruksi.
- Dasar administrasi penggunaan gedung sebagai kantor Dindikbud.
Ia juga meminta agar pihak terkait menjelaskan apakah seluruh pekerjaan telah diselesaikan sesuai kontrak dan apakah bangunan sudah memenuhi standar keselamatan untuk digunakan.
BACA: Jejak Pemenang Berulang di Proyek Dindik Banten: Kebetulan, Kompetensi, atau Ada Pola yang Harus Diungkap?
“Kalau memang semuanya sudah sesuai prosedur, buka saja dokumennya. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Justru keterbukaan itu akan menjawab semua pertanyaan masyarakat. Tetapi kalau memang ada tahapan yang belum dipenuhi, harus segera diselesaikan dan jangan dipaksakan untuk digunakan,” tandas Ari.
JANGAN SAMPAI PUPR MEMBANGUN, DINDIKBUD MENGGUNAKAN, TETAPI TANGGUNG JAWAB SALING DILEMPAR
Pernyataan Kepala Dindikbud Kota Serang yang akan mengkaji persoalan bersama PUPR tentu menjadi langkah awal yang patut ditunggu tindak lanjutnya.
Namun, publik membutuhkan lebih dari sekadar janji untuk melakukan kajian. Diperlukan kepastian mengenai status pembangunan, kelayakan fungsi, serta dasar hukum pemanfaatan gedung tersebut.
Sebab, pembagian tugas antara instansi pembangunan dan instansi pengguna tidak boleh menjadi alasan untuk mengaburkan tanggung jawab masing-masing.
PUPR memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya dalam penyelenggaraan pembangunan, sementara Dindikbud sebagai pengguna gedung juga harus memastikan bahwa bangunan yang ditempati memenuhi persyaratan pemanfaatan.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya persoalan administrasi proyek, tetapi juga keselamatan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat yang beraktivitas di dalamnya.
Jangan sampai ketika pembangunan bermasalah, PUPR menunjuk pengguna. Ketika penggunaan dipersoalkan, pengguna kembali menunjuk PUPR. Sementara keselamatan pegawai justru menjadi persoalan yang terabaikan.
Ari Cahyadi menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran negara.
“Undang-undang dibuat untuk ditaati, bukan sekadar dipajang dalam dokumen. Kalau pemerintah sendiri tidak memberikan contoh kepatuhan, lalu bagaimana masyarakat bisa percaya terhadap penegakan aturan?”
Kini publik menunggu pembuktian dari Dindikbud dan PUPR Kota Serang. Apakah gedung tersebut benar-benar telah memenuhi seluruh persyaratan untuk digunakan, atau justru masih terdapat pekerjaan dan persyaratan yang harus diselesaikan?
Jangan tunggu terjadi kecelakaan baru sibuk mencari siapa yang bertanggung jawab! (**/red).
CATATAN REDAKSI
Redaksi BARALAKNUSANTARA.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Dindikbud Kota Serang, Dinas PUPR, Pemerintah Kota Serang, serta pihak pelaksana pembangunan. Dugaan pelanggaran hukum dalam pemberitaan ini masih memerlukan verifikasi dokumen dan pemeriksaan instansi berwenang.
