LEBAK, BARALAK NUSANTARA – Pelaksanaan Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sangiang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, menjadi perbincangan setelah muncul dugaan saling klaim kepemilikan lahan antara pihak sekolah dengan warga setempat.
Program revitalisasi yang berlokasi di Jalan Sempureun RT 04 RW 01, Desa Sangiang tersebut menelan anggaran sebesar Rp1.222.808.031, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Pekerjaan dilaksanakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan masa pelaksanaan selama 90 hari kalender.
Berdasarkan informasi yang dihimpun media, persoalan bermula dari adanya aktivitas pembangunan rumah hunian pribadi oleh warga di sekitar lokasi pekerjaan rehabilitasi ruang kelas sekolah. Situasi tersebut kemudian memunculkan dugaan adanya tumpang tindih klaim kepemilikan maupun penguasaan tanah.
BACA: Progres Revitalisasi SDN 2 Sukadaya Lampaui Target, Pembangunan Lima Ruang Kelas dan UKS Capai 65 Persen
Engkus, orang kepercayaan pemilik rumah yang sedang dibangun, membenarkan bahwa lahan tersebut tengah dipersoalkan status kepemilikannya.
“Iya, memang tanah yang sedang dibangun rumah itu dalam kondisi sengketa. Saat ini pemiliknya sedang mengurus persoalan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ungkap Engkus kepada media, Selasa (10/11/2026).
Persoalan ini menjadi perhatian karena program revitalisasi menggunakan anggaran negara yang semestinya didukung kepastian status hukum lahan.
Dalam pelaksanaan bantuan pemerintah, aspek legalitas dan kejelasan penguasaan tanah menjadi bagian penting untuk memastikan kegiatan pembangunan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Apabila benar terdapat sengketa atau tumpang tindih kepemilikan, diperlukan penelusuran dokumen pertanahan, pengukuran batas bidang tanah, serta klarifikasi dari instansi berwenang agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun.
P2SP Bantah Revitalisasi Bermasalah, Tunjukkan Sertifikat Tanah
Sementara itu, Sekretaris P2SP SDN 2 Sangiang, Rizal, membantah keras anggapan bahwa pelaksanaan program revitalisasi sekolah tersebut bermasalah dari sisi legalitas lahan.
Menurutnya, pihak sekolah justru merasa dirugikan akibat munculnya persoalan klaim tanah tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak sekolah memiliki dokumen administrasi dan bukti legalitas yang diperlukan.
“Kami membantah kalau revitalisasi SDN 2 Sangiang dikatakan bermasalah. Justru pihak sekolah yang merasa dirugikan. Kami memiliki seluruh persyaratan dan bukti yang dibutuhkan,” tegas Rizal.
Untuk memperkuat keterangannya, Rizal memperlihatkan dokumen sertifikat asli yang disebutnya sebagai sertifikat Hak Guna Pakai (HGP) dengan luas lahan 4.370 meter persegi, berikut surat pernyataan bahwa tanah sekolah tidak dalam keadaan sengketa.
BACA: Progres Revitalisasi SDN 1 Curugbadak Capai 75 Persen, Pembangunan Berjalan Sesuai Target
Rizal juga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengukuran ulang oleh pihak BPN, luas lahan tercatat mencapai 4.370 meter persegi.
“Kalau mau jujur, berdasarkan hasil pengukuran ulang dari BPN, luas tanah tersebut mencapai 4.370 meter persegi. Tanah yang sekarang digunakan warga itu menurut data dan pengukuran kami termasuk dalam bidang tanah milik sekolah,” jelasnya.
Meski demikian, perbedaan pandangan mengenai batas dan penguasaan lahan tersebut masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut melalui mekanisme pertanahan yang berwenang.
Kadisdikbud Lebak Sarankan Tabayun
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, Dody Irawan, menyarankan agar pihak sekolah mengedepankan komunikasi dan tabayun untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Menurutnya, langkah komunikasi diperlukan agar permasalahan tidak semakin berkembang dan seluruh pihak dapat memperoleh kejelasan mengenai status lahan yang dipersoalkan.
“Kami menyarankan agar pihak sekolah melakukan tabayun atau komunikasi secara baik dengan pihak-pihak yang berkaitan. Persoalan seperti ini sebaiknya diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah dan mencari kejelasan berdasarkan dokumen yang ada,” ujarnya.
Dody menambahkan, pada prinsipnya pihak sekolah menyatakan siap mengikuti proses maupun jalur penyelesaian yang akan ditempuh.
Persoalan ini kini menyisakan sejumlah hal yang perlu diperjelas, terutama mengenai batas bidang tanah, dokumen kepemilikan, hasil pengukuran BPN, serta dasar penguasaan lahan oleh masing-masing pihak.
Publik tentu berharap persoalan tersebut dapat segera memperoleh kepastian melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi langsung oleh instansi berwenang.
Sebab, program revitalisasi sekolah yang dibiayai APBN semestinya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pembangunan fisik, tetapi juga harus menjamin kepastian hukum atas tanah yang digunakan.
Jangan sampai program peningkatan kualitas sarana pendidikan justru dibayangi persoalan sengketa lahan yang berlarut-larut.(.**/red).
Penulis: Welly
