LEBAK, BARALAKUSANTARA.COM – Program revitalisasi SD Negeri 1 Padasuka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Banten, yang menelan anggaran pemerintah sebesar Rp896.786.269 dari APBN Tahun Anggaran 2026, mulai menuai sorotan serius. Di balik papan proyek yang memuat nilai anggaran hampir Rp900 juta, muncul pengakuan mengejutkan dari salah satu pengurus Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), Jaemudi.
Jaemudi, yang namanya tercantum pada urutan nomor dua dalam susunan P2SP di papan pengumuman proyek, mengungkapkan bahwa dirinya merasa hanya dijadikan alat atau tameng dalam pelaksanaan pembangunan revitalisasi sekolah tersebut.
Pengakuan itu membuka pertanyaan mendasar mengenai transparansi, keterlibatan panitia, dan mekanisme pengelolaan anggaran dalam program yang menggunakan metode swakelola tersebut.
BACA: Diduga Terjadi Saling Klaim Kepemilikan Lahan di Lokasi Revitalisasi SDN 2 Sangiang, Sekolah Tunjukkan Sertifikat
Persoalannya bukan sekadar apakah bangunan sekolah direhabilitasi atau tidak. Lebih jauh, publik perlu mengetahui apakah mekanisme pengelolaan dana negara benar-benar dijalankan secara terbuka dan melibatkan pihak-pihak yang secara resmi tercantum dalam struktur kepanitiaan.
JAEMUDI: SAYA HANYA DIJADIKAN TAMENG
Kepada redaksi, Jaemudi mengungkapkan bahwa dirinya merasa tidak memperoleh keterlibatan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pembangunan revitalisasi SDN 1 Padasuka.
Ia menyebut, keberadaannya sebagai bagian dari P2SP seolah lebih dibutuhkan ketika ada pihak luar, seperti wartawan maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang datang untuk meminta penjelasan mengenai kegiatan pembangunan.
Ironisnya, menurut pengakuannya, ia sendiri tidak mengetahui secara terperinci substansi pekerjaan, perkembangan fisik pembangunan, maupun mekanisme pengelolaan anggaran.
“Saya sebagai ketua panitia merasa hanya dijadikan alat atau tameng. Kalau ada wartawan atau LSM yang datang untuk mengonfirmasi kegiatan pembangunan, seolah-olah saya yang harus menghadapi. Padahal, saya sendiri tidak mengetahui secara jelas persoalan pembangunan itu,” ungkap Jaemudi.
BACA: Progres Revitalisasi SDN 2 Sukadaya Lampaui Target, Pembangunan Lima Ruang Kelas dan UKS Capai 65 Persen
Pernyataan tersebut menjadi titik penting yang perlu ditelusuri lebih jauh. Sebab, nama Jaemudi secara resmi tercantum dalam susunan P2SP yang dipublikasikan melalui papan pengumuman program revitalisasi.
Apabila pengakuan tersebut benar menggambarkan kondisi internal kepanitiaan, maka muncul pertanyaan serius: sejauh mana P2SP benar-benar dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran negara hampir Rp900 juta?
ANGGARAN RP896 JUTA, RAB DAN PENCAIRAN DANA TAK DIKETAHUI?
Persoalan semakin menarik ketika Jaemudi mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti berapa anggaran yang masuk melalui bendahara, bagaimana mekanisme pencairan dana, maupun bagaimana uang tersebut digunakan untuk membiayai pekerjaan fisik.
Bahkan, untuk sekadar melihat Rencana Anggaran Biaya (RAB), ia mengaku tidak berani karena khawatir hal tersebut berada di luar tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya.
“Untuk sekadar melihat RAB saja saya tidak berani, khawatir bukan tupoksi saya. Urusan pencairan uang juga saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya mengetahui dari orang-orang saja,” ujarnya.
Pengakuan ini patut mendapat perhatian serius.
Bagaimana mungkin proyek revitalisasi dengan anggaran Rp896.786.269 dilaksanakan melalui mekanisme swakelola oleh P2SP, sementara salah satu pengurus yang tercantum dalam struktur mengaku tidak mengetahui rincian anggaran dan mekanisme keuangan?
Siapa yang sebenarnya mengendalikan pengelolaan dana tersebut?
Siapa yang memegang dan memahami dokumen RAB?
Siapa yang bertanggung jawab atas pembelian material, pembayaran tenaga kerja, serta pencatatan realisasi anggaran?
Dan yang tidak kalah penting, apakah seluruh pengurus P2SP mengetahui tanggung jawab serta perkembangan pekerjaan yang sedang dilaksanakan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban terbuka dari pihak yang bertanggung jawab.
P2SP: PELAKSANA SWAKELOLA ATAU SEKADAR PELENGKAP ADMINISTRASI?
Berdasarkan papan informasi proyek, revitalisasi SDN 1 Padasuka menggunakan metode swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), dengan masa pelaksanaan selama 71 hari kerja.
Sementara itu, papan pengumuman kedua menampilkan susunan kepanitiaan yang terdiri dari enam nama, yakni:
- Mulyanah, S.Pd.
- Jaemudi.
- Muhammad Aji Rusmana.
- Teguh Bahtiar, S.Pd.
- Jaenab.
- Dodi Riqi Suhendra.
Dalam konteks pelaksanaan program swakelola, keberadaan P2SP semestinya memiliki fungsi nyata sesuai ketentuan dan pembagian tanggung jawab yang berlaku.
BACA: Progres Revitalisasi SDN 2 Cimanyangrai Capai 55 Persen, Orang Tua Siswa Apresiasi Perbaikan Fasilitas Sekolah
Kepanitiaan tidak seharusnya hanya menjadi struktur administratif yang namanya dipasang pada papan pengumuman, sementara keterlibatan dan akses terhadap informasi pelaksanaan pembangunan tidak jelas.
Pengakuan Jaemudi memunculkan dugaan adanya persoalan dalam tata kelola dan pelibatan kepanitiaan. Dugaan bahwa pembentukan P2SP hanya sebatas formalitas administratif tentu harus diuji melalui dokumen pembentukan panitia, pembagian tugas, bukti keterlibatan, serta laporan pertanggungjawaban.
Namun, satu hal yang tidak boleh diabaikan: penggunaan anggaran negara menuntut transparansi dan akuntabilitas, bukan sekadar pemasangan papan proyek.
LIMA ITEM PEKERJAAN, PUBLIK BERHAK MENGUJI REALISASINYA
Papan informasi pelaksanaan program mencantumkan total anggaran sebesar Rp896.786.269 yang bersumber dari APBN 2026.
Adapun pekerjaan yang direncanakan meliputi:
- Rehabilitasi enam ruang kelas.
- Rehabilitasi dua toilet.
- Rehabilitasi kantor.
- Rehabilitasi perpustakaan.
- Penataan lingkungan sekolah.
Papan pengumuman juga menampilkan denah kondisi ruang kelas serta kurva rencana kemajuan fisik pekerjaan hingga 100 persen.
Akan tetapi, target dalam kurva tersebut merupakan rencana progres, bukan bukti bahwa seluruh pekerjaan telah direalisasikan sesuai jadwal maupun spesifikasi.
Karena itu, diperlukan penelusuran terhadap kesesuaian antara RAB, volume pekerjaan, harga material, penggunaan tenaga kerja, kualitas bangunan, dan hasil akhir pembangunan.
Apakah seluruh anggaran benar-benar dialokasikan sesuai peruntukannya? Apakah volume pekerjaan di lapangan sesuai dengan perencanaan? Apakah seluruh transaksi dapat dibuktikan melalui dokumen pertanggungjawaban?
Inilah substansi yang seharusnya menjadi perhatian dalam pengawasan penggunaan anggaran revitalisasi sekolah.
KEPALA SEKOLAH BELUM MEMBERIKAN JAWABAN
Di tengah munculnya pengakuan Jaemudi, pihak kepala SDN 1 Padasuka perlu memberikan penjelasan mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan program revitalisasi tersebut dilaksanakan.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari kepala sekolah terkait pengakuan Jaemudi, keterlibatan P2SP, pengelolaan anggaran, maupun mekanisme pencairan dana.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, kepala sekolah terlihat berada di lingkungan SDN 1 Padasuka. Namun, upaya konfirmasi belum menghasilkan penjelasan yang dapat dimuat sebagai klarifikasi.
Redaksi BARALAKUSANTARA.COM tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi kepala sekolah, bendahara, seluruh anggota P2SP, maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan dan hak jawab.
INSPEKTORAT JANGAN MENUNGGU PERSOALAN MEMBESAR
Dengan nilai anggaran mencapai Rp896,7 juta, pengakuan salah satu pengurus P2SP seharusnya menjadi pintu masuk bagi evaluasi terhadap tata kelola pembangunan.
Inspektorat Kabupaten Lebak dan instansi pengawas yang berwenang perlu menelaah apakah pembentukan kepanitiaan, pelaksanaan swakelola, pengelolaan keuangan, dan pertanggungjawaban pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan program revitalisasi.
Pemeriksaan perlu diarahkan pada dokumen RAB, SK pembentukan P2SP, bukti transaksi, dokumen pencairan, laporan kemajuan fisik, serta laporan pertanggungjawaban akhir.
Jika seluruh proses telah berjalan sesuai aturan, pihak sekolah dan pelaksana program semestinya dapat membuktikannya melalui dokumen dan penjelasan yang transparan.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, hal tersebut harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengawasan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Anggaran pendidikan bukan ruang gelap yang hanya dapat diketahui segelintir orang.
Revitalisasi sekolah seharusnya menjadi instrumen untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, bukan justru melahirkan pertanyaan tentang transparansi anggaran dan keberadaan kepanitiaan yang mengaku tidak memahami pekerjaan yang tercantum dalam tanggung jawab program.
Rp896.786.269 adalah uang negara. Setiap rupiahnya harus jelas peruntukannya, terbuka proses penggunaannya, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
BARALAKUSANTARA.COM akan terus menelusuri persoalan ini. Bukan untuk menghakimi, melainkan memastikan bahwa program revitalisasi sekolah benar-benar berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan pendidikan.
Reporter: Hudri





















